Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
Tak kalah penting, Mendagri menilai, tata kelola dan manajemen dalam pelaksanaan pesta demokrasi menjadi kunci pelaksanaan pilkada yang sukses.
Berkaca pada Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19, pelaksanaan pilkada terbilang sukses dengan mencatatkan partisipasi masyarakat dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi.
Belajar dari pilkada di tahun 2020 ini, kita melihat bahwa kuncinya adalah tata kelola, tata kelola yang baik, manajemen yang baik, kerja sama dari semua stakeholder itu menjadi kunci. Sehingga, jika akan melaksanakan pemilu di tahun 2024, kuncinya adalah kesiapan, simulasi, tata kelola, dan kemudian kerja sama semua stakeholder yang terkait sehingga akan dapat dilaksanakan pemilu yang lebih lancar, aman, tertib, dan relatif rendah konflik, ujarnya.
Penegasan ini disampaikan karena ada suara-suara untuk merevisi Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut sebelum Pilkada dilaksanakan.
Terkait uraian diatas, tergambar dominasi PDIP dalam jabatan strategis pada pemerintahan se-Sulawesi Utara yang sangat menguntungkan dalam menghadapi Pilkada serentak thn 2024. Disamping keuntungan tersebut, maka dari kesaksian berbagai pihak, ada kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki PDIP dibandingkan dengan parpol lain dalam menghadapi Pilkada 2024.
Kelebihan tersebut dapat dicatat sebagai berikut:
- Struktur organisasi dari tingkat DPD s/d Komisaris tertata rapi dan berfungsi.
- Prinsip satu komando berjalan tegak lurus dari DPD sampai ke-basis yang dijalankan para kader dengan disiplin tinggi karena kepemimpinan OD yang berwibawa, diakui dan disegani. Hal mana dibuktikan dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang lalu, dimana tidak ada riak konflik dalam tubuh partai. Semua satu komando dibawah kepemimpinan OD dalam menghadapi Pilkada dan hasilnya semua dimenangkan oleh PDIP kecuali Boltim.
- Sampai saat ini para kader PDIP yang menjabat jabatan-jabatan strategis seperti Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota memiliki kerjasama yang harmonis dengan DPRD serta mendapat dukungan rakyat sepenuhnya, karena sampai sekarang tidak ada suara atau aksi rakyat yang secara luas dan terbuka menggugat pejabat-pejabat tersebut.
- Setelah berbagai penghargaan yang diraih OD-SK dalam Kepemimpinan periode pertama, maka dalam kepemimpinan periode kedua, yang baru beberapa bulan sejak dilantik pada Pebruari 2021, Kepemimpinan OD-SK khususnya dalam periode kedua, walaupun baru beberapa bulan, sejak dilantik bulan Februari 2021, ditengah tantangan Pandemi Virus Corona, Kepemimpinan OD-SK dinobatkan No 1 atau yang terbaik dalam Monitoring Centre for Prevention(MCP) dari seluruh Propinsi di-Indonesia. Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat launching sinergitas pengelolaan bersama MCP serta RAKORWASTADANAS 2021 yang digelar secara virtual pada 31 Agustus 2021. MCP terkait tata kelola keuangan pemerintahan daerah yang melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana korupsi. Launching Sinergitas ini dilakukan bersama BPK-RI dan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini tentu tidak terlepas dengan diraihnya 7 kali ber-turut-turut Opini WTP dari BPK sebagai hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 yang diserahkan oleh Anggota BPK-RI Ir. Isma Yatun pada Gubernur Sulawesi Utara OD tanggal 3 Mei 2021 dalam Sidang Paripurna DPRD Sulawesi Utara. Juga mendapat penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara. Penghargaan ini atas kinerja pemprov dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berhasil tumbuh positif hingga 8,49 persen pada triwulan kedua tahun 2021 dan tertinggi dari seluruh daerah yang dinilai terbaik di Indonesia. Prestasi ini tentu berdampak pada makin meluasnya dukungan pada PDIP melalui figure OD-SK.
- OD memiliki jaringan yang kuat dengan DPP-PDIP khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Pemerintah Pusat, dan ini sangat berpengaruh pada konsolidasi PDIP Se-Suawesi Utara.
Dari rekaman tersebut diatas, maka dapat dipastikan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PDIP pada Pilkada 2024 dari intern PDIP.
Untuk mengisi calon-calon ini, maka PDIP memiliki kader-kader yang berkualitas baik yang memegang jabatan-jabatan strategis di-Partai maupun dalam pemerintahan di Sulawesi Utara.
Dalam penentuan ini, OD memiliki peran besar, baik sebagai Ketua DPD-PDIP Sulawesi Utara maunpun sebagai fungsionaris DPP-PDIP (Bendahara). Peta ini menyadarkan partai-partai lain untuk tidak mengambil resiko mencalonkan kadernya, namun sebaliknya akan berupaya untuk menjadi partner dalam untuk mendukung calon PDIP nanti.
Saat Pilkada Desember 2020 yang lalu, Golkar dan Nasdem tampil dengan calonnya masing-masing.
Namun saat ini nama Golkar agak tercemar karena kasus moral yang menghebohkan dari kadernya yang sampai saat ini belum ada penyelesaian tuntas.
Kalau kasus ini terus masuk dalam ruang gelap, pasti akan sangat merugikan Golkar dalam Pilkada 2024.
Harus diingat, kehidupan beragama di-Sulawesi Utara sangat kental, apapun agamanya.
Mereka tidak akan mentolerer untuk berpihak pada partai yang memiliki kader dengan kasus tersebut.
Belum lagi dalam internnya ada riak-riak sikap menentang dari para senior Golkar atas kekepimpinan DPD-Golkar Sulut.
Demikian pula kader Nasdem pesaing OD-SK pada Pilkada 2020 yang lalu, saat ini pemimpinnya menjadi tersangka kasus korupsi yang sedang dalam proses persidangan.
Jika nanti ada keputusan tetap pengadilan yang bersangkutan bersalah dan masuk penjara, juga sangat merugikan Nasdem menghadapi Pilkada nanti.
