Manado – Komite Perjuangan Pembaharuan Agraria (KPPA) meminta perhatian serius kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai masalah-masalah pertanahan di daerah ini. Hal itu disampaikan Ketua KPPA Benny Rhamdani saat melakukan dialog dengan pemerintah provinsi.
“Masalah pertanahan di daerah kita ini begitu kompleks, dimana para mafia tanah juga sedang bergentayangan, kita mengistilahkan genk Palembang, ada satu inisial dari mafia tanah yang sangat kuat yaitu AE dan namanya sudah kita serahkan ke Kepolisian Daerah. Mafia tanah ini, KPPA sudah mengkampanyakan, mereka itu terdiri dari tiga kekuatan, pertama pengusaha bajingan. Ini adalah orang-orang dari luar karena modal uang mereka berupaya mencari tanah di daerah kita dengan segala cara,” ujar Ketua KPPA Benny Rhamdani (Brani) berapi-api saat melakukan dialog dengan Pemprov.
Brani mengatakan, memang konsekuwensi dari daerah berkembang, tanah menjadi obyek yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, oleh karena itu para mafia tanah telah menguasai oknum-oknum strategis yang ada di lembaga pertanahan guna memuluskan setiap aksi para mafia tanah.
“Mereka berkomplot dengan oknum BPN korup, dan ketiga oknum penegak hukum brengsek. Nah, tiga kekuatan ini kalau diperhadap-hadapkan dengan rakyat, rakyat punya kekuatan apa, tidak. Kita tidak punya uang, kita tidak punya kekuasaan, makanya KPPA menyerukan perlawanannya adalah perlawanan gerakan masa turun ke jalan,” katanya.
“Dan percaya atau tidak jika pemerintah provinsi, aparat penegak hukum tidak serius, maka jangan salahkan jika suatu saat muncul” ledakan bom waktu” yang mungkin kekuatannya bukan low explosive lagi tetapi high explosive seperti di Bima atau di Lampung. Saya katakan ini bukan ancaman tetapi ini analisis yang saya sudah katakan kepada bapak Kapolda,” ujar Brani. (Jrp)
Manado – Komite Perjuangan Pembaharuan Agraria (KPPA) meminta perhatian serius kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai masalah-masalah pertanahan di daerah ini. Hal itu disampaikan Ketua KPPA Benny Rhamdani saat melakukan dialog dengan pemerintah provinsi.
“Masalah pertanahan di daerah kita ini begitu kompleks, dimana para mafia tanah juga sedang bergentayangan, kita mengistilahkan genk Palembang, ada satu inisial dari mafia tanah yang sangat kuat yaitu AE dan namanya sudah kita serahkan ke Kepolisian Daerah. Mafia tanah ini, KPPA sudah mengkampanyakan, mereka itu terdiri dari tiga kekuatan, pertama pengusaha bajingan. Ini adalah orang-orang dari luar karena modal uang mereka berupaya mencari tanah di daerah kita dengan segala cara,” ujar Ketua KPPA Benny Rhamdani (Brani) berapi-api saat melakukan dialog dengan Pemprov.
Brani mengatakan, memang konsekuwensi dari daerah berkembang, tanah menjadi obyek yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, oleh karena itu para mafia tanah telah menguasai oknum-oknum strategis yang ada di lembaga pertanahan guna memuluskan setiap aksi para mafia tanah.
“Mereka berkomplot dengan oknum BPN korup, dan ketiga oknum penegak hukum brengsek. Nah, tiga kekuatan ini kalau diperhadap-hadapkan dengan rakyat, rakyat punya kekuatan apa, tidak. Kita tidak punya uang, kita tidak punya kekuasaan, makanya KPPA menyerukan perlawanannya adalah perlawanan gerakan masa turun ke jalan,” katanya.
“Dan percaya atau tidak jika pemerintah provinsi, aparat penegak hukum tidak serius, maka jangan salahkan jika suatu saat muncul” ledakan bom waktu” yang mungkin kekuatannya bukan low explosive lagi tetapi high explosive seperti di Bima atau di Lampung. Saya katakan ini bukan ancaman tetapi ini analisis yang saya sudah katakan kepada bapak Kapolda,” ujar Brani. (Jrp)