Manado – Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara tahun 2017 di Hotel Quality Manado, Senin (25/6/2018).
FGD ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat dan penilaian dari partisipan atas informasi kehidupan demokrasi di Provinsi Sulut. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh Indonesia, selama dua hari, Senin- Selasa 25-26 Juni 2018.
FGD dibuka oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Harmawanti Marhaeni yang bertanggungjawab terkait IDI. IDI diukur sejak tahun 2009 dan terakhir dirilis 2017.
“2017 ini perlu dibahas karena pada Agustus nanti presiden akan menyampaikan Indeks Demokrasi Indonesia. Karena kami berharap bapak ibu bisa memberikan informasi sesungguhnya di Sulut yang sesuai di masyarakat,” kata Harmawanti Marhaeni.
Selain itu, IDI menilai Sulut kadang mendapatkan pendidikan politik dari berbagai instansi terkait.
“Kader pendidikan politik, kami melihat di Sulut masih kurang baik. Karena kalau bagus pejabat parpol bisa memberikan masukkan,” terangnya.
Turut hadir, Kabid BPS Sulut, Dendi Hardianto, Polda Sulut, Kompol Paulus, OKP, Ormas dan lainnya.
(Anes Tumengkol)
Manado – Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara tahun 2017 di Hotel Quality Manado, Senin (25/6/2018).
FGD ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat dan penilaian dari partisipan atas informasi kehidupan demokrasi di Provinsi Sulut. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh Indonesia, selama dua hari, Senin- Selasa 25-26 Juni 2018.
FGD dibuka oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Harmawanti Marhaeni yang bertanggungjawab terkait IDI. IDI diukur sejak tahun 2009 dan terakhir dirilis 2017.
“2017 ini perlu dibahas karena pada Agustus nanti presiden akan menyampaikan Indeks Demokrasi Indonesia. Karena kami berharap bapak ibu bisa memberikan informasi sesungguhnya di Sulut yang sesuai di masyarakat,” kata Harmawanti Marhaeni.
Selain itu, IDI menilai Sulut kadang mendapatkan pendidikan politik dari berbagai instansi terkait.
“Kader pendidikan politik, kami melihat di Sulut masih kurang baik. Karena kalau bagus pejabat parpol bisa memberikan masukkan,” terangnya.
Turut hadir, Kabid BPS Sulut, Dendi Hardianto, Polda Sulut, Kompol Paulus, OKP, Ormas dan lainnya.
(Anes Tumengkol)