Manado, BeritaManado.com — Demo Mahasiswa asal Bolaang Mongondouw bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyoroti anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang tak hadir menerima langsung aspirasi masyarakat.
Perwakilan dari BEM Nusantara Naldya Gosal, mempertanyakan tidak ada satu pun puluhan anggota DPRD Provinsi Sulut yang dilantik, bisa menemui mereka dan menerima aspirasi secara langsung.
“Ini rumah rakyat, ketika ada hal urgent dari masyarakat guna menyampaikan aspirasi, kenapa tidak ada satupun anggota Dewan yang hadir,” ungkap Naldya Rabu, (16/10/2024) melalui whats app.
Menurut Naldya, anggota DPRD Provinsi Sulut jangan hanya sibuk urusan koalisi dan kampanye, tetapi harus mengutamakan perhatiannya kepada masyarakat yang jauh-jauh membawah aspirasi yang nyatanya seperti dibiarkan.
“Jangan ketika agenda pemilihan baru datang ke masyarakat, saat masyarakat datang tidak ada di kantor. Sangat disayangkan, mengingat ada teman-teman mahasiswa yang jauh-jauh dari BMR untuk menyampaikan dan membawa aspirasinya, tapi kenyataan di lapangan tidak ada anggota DPRD Provinsi Sulut,” sorot Naldya.
Sementara Kepala sub bagian Perundang-Undangan dan Penyerapan Aspirasi masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi Sulut, Fabiola Sumampouw, telah berupaya menemui massa aksi dan menerima aspirasi mahasiswa untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut.
Menurut Fabiola, anggota DPRD Provinsi Sulut setiap pagi hadir di Gedung DPRD Provinsi Sulut, namun siangnya sudah kembali ke daerahnya masing-masing, karena mereka meminta izin untuk melakukan agenda kampanye.
Tak hanya itu, Fabiola pun menjelaskan bahwa pemberitahuan aksi tersebut terlambat masuk ke Sekretariat sehingga tidak tersampaikan ke anggota DPRD yang hadir sejak pagi.
Diketahui demo mahasiswa yang telah berlangsung pada Selasa, (15/10/2024) itu, membawa berbagai aspirasi masyarakat termasuk isu pupuk untuk petani serta menuntut DPRD Provinsi Sulut untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap PT JRBM terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mangkrak di Kecamatan Lolayan, yang mengakibatkan banjir dan merusak hasil panen warga di kawasan lingkar pertambangan.
(Erdysep Dirangga)
