Bitung, BeritaManado.com – Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar menyatakan Pemerintah Kota Bitung tidak akan masuk ke area persoalan hukum antara warga dengan Keluarga dr Hansie Batuna pemilik lahan Eks HGU Kinaleosan di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian.
Wakil Wali Kota menyatakan, kehadiran pemerintah di lokasi pasca pengosongan lahan dilakukan Pengadilan Negeri Kota Bitung, Rabu (2/8/2023) lalu, tidak lain untuk mendampingi warga yang masih bertahan hingga hari ini.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota usai memimpin rapat koordinasi terkait puluhan kepala keluarga yang terdampak pengosongan lahan Keluarga dr Hansie Batuna di ruang kerjanya, Senin (7/8/2023).
Rapat itu dihadiri Dinas Perkim dan Pertanahan, Dinas PUTR, Dinas Sosial, Satpol PP, BPBD, Camat Girian, Lurah Girian Indah, Pala dan RT Kelurahan Girian Indah, PD Bangun Bitung serta TP Sepakat.
“Kami tidak akan ikut campur dengan persoalan hukum hingga dilakukan pengosongan lahan. Kami hadir semata untuk menangani dampak sosial akibat pengosongan lahan,” kata Hengky.
“Karena di situ ada warga Kota Bitung yang terdampak, maka pemerintah wajib untuk hadir mendampingi agar tidak dianggap terjadi pembiaran,” sambungnya.
Hengky menyatakan, dalam rapat koordinasi dibahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah bagi warga yang masih bertahan di lokasi. Baik itu bantuan sementara berupa tenda maupun bahan makanan.
“Dari hari pertama pasca pengosongan lahan, tim dari perintah sudah ada di lokasi mendampingi. Setelah ini akan dilakukan verifikasi data warga yang masih bertahan di lokasi agar bisa menentukan kebijakan selanjutnya dari pemerintah,” katanya.
Selain itu, kata Hengky, akan ada rapat teknis dengan perangkat daerah terkait untuk menentukan seperti apa langkah pemerintah kedepan terkait puluhan kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi.
“Intinya, tidak ada pembiaran. Pemerintah sudah hadir mendampingi warga dari awal hingga hari ini,” katanya.
Sementara itu, ada 54 rumah dan 7 pondok yang masuk dalam lahan Eks HGU Kinaleosan milik Keluarga dr Hansie Batuna yang dieksekusi. Dan dari informasi, ada 36 kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi dengan dalih tidak memiliki tempat tinggal untuk mengungsi.
Hadir juga dalam rapat koordinasi itu sejumlah kepala perangkat daerah, seperti Kepala Dinas Sosial, Laddy Ambat, Kasatpol PP, Steven Sulu, Camat Girian, Kader Jumading dan TP Sepakat Verly Z Rogi dan Franky Mamahit.
(abinenobm)
