Bitung, BeritaManado.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Bitung menggelar Ngopi Bareng dengan Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bitung, Edison Humiang dan Wartawan, Jumat (02//10/2020).
Kegiatan yang pertama kali digelar semenjak Kominfo difungsikan sebagai humas resmi Pemkot Bitung digelar di Kantor Kominfo dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Frangky Sondakh dan Kepala Bidang Layanan Info, Humas dan Persandian Dinas Kominfo, Sem Muhaling.
Dalam laporannya mengawali kegiatan itu, Sem menyampaikan beberapa poin mengejutkan soal kondisi Infokom semenjak resmi berhubungan langsung dengan Wartawan di Kota Bitung.
Diantaranya, terkait dengan layanan pers dan peliputan sejak tahun 2020, Wartawan yang diakomodir untuk mendapatkan layanan advetorial hanya 17 media dan 20an tidak terakomodir sesuai kebijakan pimpinan.
Dalam melaksanakan peliputan kegiatan Pemda, kata dia, mengalami kesulitan karena tidak ada tenaga staf yang akan turun melakukan peliputan dan pembuatan siaran Pers layaknya dilakukan di daerah lain.
“Ada staf khusus wali kota bidang humas, oleh kebijakan pimpinan dengan tim sebanyak 27 orang dibawah komando staf khusus bidang kreatif dan kehumasan. Ini terjadi di tengah kekurangan tenaga kehumasan di Dinas Kominfo,” kata Sem.
Keberadaan tim dari staf khusus wali kota itu kata Sem, telah mengambil alih sebagian tupoksi Dinas Kominfo, antara lain pengelolaan media sosial, fanpage Facebook, Instagram dan Twitter.
“Awal pembuatannya saya dan Pak Kadis sebagai admin, namun sesuai petunjuk pimpinan dimasukkanlah tim staf khusus untuk membantu. Bulan Mei 2020 saya keluar kemudian disusul Pak Kadis karena alasan teknis. Beberapa bulan kemudian saya kembali coba untuk masuk dan ditolak sampai saat ini,” jelasnya.
Selain itu, empat tahuh lalu Kominfo sempat melaksanakan seleksi tenaga ahli dinas dan memilih 12 orang ahli TIK guna mendukung pengembangan Smart City Kota Bitung, termasuk tugas kehumasan.
“Namun itu ditolak pimpinan. Efeknya infrastruktur Smart City yang sudah terbangun tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Dinas Kominfo juga punya program lain, antara lain jaringan internet dan intranet sejak tahun 2018, berupa jaringan fiber optik sepanjang delapan kilo meter, dari kantor wali kota hingga perkantoran Manembo-nembo.
Kemudian ada layanan bandwith internet telah menggunakan layanan satu pintu dimana seluruh perangkat daerah yang terhubung fiber optik menggunakan layanan internet satu pintu dari Dinas Infokom.
Mendengar laporan itu, Edison berjanji akan akan mencarikan solusi agar semua yang berhubungan dan berkaitan dengan kehumasan termasuk pengelolaan media sosial akan dikembalikan ke Dinas Kominfo.
“Ini akan dibenahi mengingat menyangkut informasi dan kita akan kembalikan semua pengelolaanya ke Kominfo,” katanya.
(abinenobm)