Manado, BeritaManado.com – Dalam upaya memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pengawasan pemilu di daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan bersama berbagai pemangku kepentingan di Hotel Grand Puri Manado, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan yang dihadiri lebih dari seratus peserta dari unsur media, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat ini menjadi ajang penting bagi Bawaslu Sulut untuk membangun sinergi dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang, terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut, Aldrin Christian, dalam sambutannya menegaskan bahwa Bawaslu kini tengah melakukan berbagai persiapan menyambut fase baru penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi regulasi dan kesiapan kelembagaan, yang harus mengacu pada keputusan MK tersebut.
“Persiapan sekaligus sinkronisasi regulasi menjadi hal penting agar Bawaslu di semua tingkatan siap menghadapi tahapan baru. Tahun 2026 nanti, proses seleksi penyelenggara Pemilu, baik untuk Bawaslu maupun KPU, sudah akan dimulai. Karena itu, dukungan administrasi dan teknis pelaksanaannya harus disiapkan sejak sekarang,” jelas Aldrin Christian.
Lebih lanjut, Ia mengutip pernyataan Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
“Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat tetap, dan karena itu harus memiliki sekretariat tetap pula,” ujar Arif, sebagaimana disampaikan kembali oleh Aldrin.
Rakor ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga wadah membangun kesepahaman antar-stakeholder untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
Berbagai masukan muncul dari peserta, terutama terkait optimalisasi peran media dan masyarakat sipil dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan datang.
Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, Bawaslu Sulut menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan di semua tingkatan, agar dapat mengawal proses demokrasi dengan lebih profesional, mandiri, dan berintegritas.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga demokrasi yang bermartabat di Sulawesi Utara,” tutup Aldrin Christian.
(Jhonli Kaletuang)
