Manado – Pemerintah Republik Indonesia dengan giat melaksanakan patroli di Laut Indonesia dan tidak segan-segan menindak dengan tegas pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Untuk itu pemerintahan Presiden Jokowi lebih memperkuat kekuatan instansi yang berhubungan langsung dengan laut.
“Dulu masih Bakorkamla atau Badan Koordinasi Keamanan Laut. Jadi fungsinya hanya sebatas koordinasi saja. Tapi sejak Desember 2010 sudah menjadi Bakamla (Badan Keamanan Laut) Republik Indonesia. Jadi kewenangannya sudah bukan koordinasi tetapi lebih besar lagi, seperti melakukan patroli, menangkap yang melakukan pelanggaran dan menghukum”, ujar Kepala bidang Operasi Bakamla Manado, Letnan Kolonel Maritim Heriwansyah Agam kepada beritamanado.com, Jumat (3/7/2015) siang tadi.
Letkol yang ramah ini juga menghimbau kepada masyarakat khususnya daerah pesisir agar segera melapor kepada yang berwajib apabila ada sesuatu yang dicurigai atau ada pelanggaran di darerah laut Sulawesi Utara.
“Saat melakukan operasi, kami tidak sendiri tetapi ada tim-tim lain yang turut bersama yang memang menangani laut dan poros maritimnya. Untuk itu kepada masyarakat dihimbau agar segera melapor kepada kami atau pihak berwajib apabila dicurigai ada yang melakukan pelanggaran. Laporan itu akan segera ditindaklanjuti sampai kepada stackholder kami di lapangan”, tegasnya. (Srisuryapertama)
