Manado – Ternyata program e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang merupakan program nasional ini menuai banyak sorotan warga Kota Manado. Keluhan warga pun disalurkan ke anggota legislatif Tikala, Arudji Radjab wakil ketua komisi C DPRD Kota Manado menyampaikan pesimisme dan keraguan masyarakat pada pemerintah tersebut.
“Memang program e-KTP terancam gagal tahun 2012 ini, sesuai target yang ada kalau dikalkulasi capaian Dinascapilduk saat ini baru berkisar 60%, itu pun banyak yang masih bermasalah, setidaknya perlu disosialisasikan lagi ke masyarakat program nasional ini,” tegas Radjab.
Sekretaris Fraksi Amanat Persatuan ini menambahkan, Vicky Lumentut selaku walikota haras terus mendorong dan memberikan sanksi pada para pegawai yang terkadang lalai dalam mengemban tugasnya sebagai aparat.
“Banyak laporan yang masuk ke kami, untuk itu secara hormat kami meminta pak walikota lebih cepat lagi mengambil langkah, sebab bagaimana pun warga yang wajib KTP di Kota Manado sebagian sengaja tidak melakukan perekaman karena mereka sering dibuat pimpong oleh pihak kecamatan,” papar wakil ketua komisi C ini.
Lanjut radjab, terlahirnya keterlambatan kerja disebabkan oleh saling melempar tanggung jawab antar sesama instansi.
“Walau pun instansi vertikal perlu diberikan posisi yang baik, namun tidak untuk saling melepar tanggung jawab pada instansi yang berada dibawahnya. Lihat saja, Discapilduk yang sering salah paham dan mis-managemen dengan pihak Kecamatan, padahal yang demikian menjadi suatu kesalahan fatal sehingga perlu diperbahrui,” jelas Radjab.
Ventje Pontoh, SH melalui Kepala Bagian Umum Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado ketika dimintai keterangan terkait berapa banyak warga yang telah melakukan perekaman e-KTP dirinya mengungkapkan sudah sekitar 60% yang terealisasi.
“Kalau tahapan perekaman di sembilan Kecamatan di Kota Manado sudah mengalami peningkatan, sekrang 60% masyarakat wajib KTP yang dilakukan perekaman data,” terang Kabag. (Am)
