Penulis: M Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2025 digelar Senin (13/04/2026) pagi hingga siang hari ini.
Salah satu masalah yang menjadi konsen dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut ini terkait anggaran pengadaan jaringan internet di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Sulut.
Sebagaimana dikatakan Anggota Pansus LKPJ Angelia Wenas, jaringan konektivitas di Sulut saat ini sedang mengalami penguatan signifikan, baik dari sisi infrastruktur digital maupun fisik, dengan fokus pada perluasan jangkauan.
“Kenapa saya mengangkat hal ini, karena saat ini kita sudah ada di zaman modern. Kita bicara AI dan perkembangan tekhnologi yang tentunya semua bermula dari ketersediaan jaringan provider atau konektifitas,” ungkap Angelia Wenas.
Selain itu, Srikandi Partai Demokrat ini mengapresiasi kinerja Kementerian Kominfo yang terus mengadakan jaringan di daerah terpencil di Sulut.
“Namun di daerah pemilihan saya Kabupaten Boltim masih ada 3 desa yang belum tersambung jaringan internet yakni Desa Jiko Blanga, Desa Bukaka dan Desa Kokapoi. Mungkin juga ini bisa menjadi atensi dari Dinas KIPS,” tegasnya.
Dengan apa yang telah disampaikan, Wenas berharap adanya penambahan kirjasama dengan provider untuk masalah konektivitas internet.
“Kami usul Kominfo, harus semakin banyak melakukan kerjasama dengan provider. Sayang generasi muda yang harus melek internet namun terkendala internet. Ini menjadi PR bagi Dinas KIPS,” katanya.
Menyambut itu, Plt Kadis KIPS Sulut Zainudin Hilimi mengatakan, memang untuk beberapa wilayah kota menggunakan Starlink.
“Penyediaan internet di desa, kami sudah berkomunikasi dengan Balai Monitor Komdigi, mereka akan berupaya membantu memfasilitasi kita di desa mana perlu pemenuhan internet. Semoga dalam waktu dekat semua bisa terpenuhi,” aku Hilimi.
