Editor: Sri Surya | Manado
Semangat Hari Kartini menjadi latar diskusi yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) untuk menyoroti meningkatnya ancaman terhadap jurnalis perempuan, baik dalam bentuk kekerasan maupun pembatasan kebebasan pers di ruang digital.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Founder Magdalene Devi Asmarani, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Abdul Manan yang membawakan materi “Dewan Pers dan Mekanisme Perlindungan terhadap Jurnalis”, serta Wakil Koordinator Komisi Media Alternatif (KOMA) Abdul Somad dengan materi terkait Koalisi Media Alternatif.
Ketua Umum FJPI, Khairiah Lubis, dalam sambutannya mengatakan bahwa diskusi bertajuk “Jurnalis Perempuan di Tengah Ancaman Kekerasan dan Jerat Regulasi” ini merupakan respons atas kasus pemblokiran konten milik Magdalene.
Konten tersebut sebelumnya memuat liputan mengenai dugaan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus yang sempat menjadi perhatian publik.
Khairiah mengungkapkan, FJPI bersama berbagai elemen media terus memantau perkembangan kasus tersebut serta mendorong agar akses terhadap konten yang dibatasi dapat segera dipulihkan.
Ia menilai, pembatasan semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers.
“Cukup banyak kasus terhadap jurnalis perempuan, termasuk intimidasi dan ancaman agar tidak bersuara,” ujarnya.
Ia berharap diskusi ini dapat memperkuat solidaritas antarjurnalis sekaligus menjadi acuan bersama dalam menjaga kebebasan berekspresi dan memperjuangkan keadilan.
Sementara itu, Devi Asmarani menilai fenomena pembatasan akses terhadap konten jurnalistik saat ini semakin mengkhawatirkan.
Menurutnya, bentuk sensor yang terjadi kini lebih halus dibandingkan masa Orde Baru, namun justru lebih sulit dideteksi.
“Ada pergeseran menuju sensor yang lebih samar dengan akuntabilitas yang semakin berkurang. Kebijakan seperti SK Komdigi Nomor 127 Tahun 2006 dinilai dapat memperkuat arah pembatasan kebebasan pers ke depan,” katanya.
Devi menjelaskan, konten yang dipermasalahkan merupakan produk jurnalistik berbasis liputan lapangan yang telah disusun secara berimbang.
Namun, beberapa hari setelah dipublikasikan, konten tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna di Indonesia, meski masih bisa diakses dari luar negeri.
“Kami mempertanyakan, jika memang ada pelanggaran, mengapa hanya publik Indonesia yang dibatasi aksesnya? Sementara rekan saya bisa membuka tautan tersebut menggunakan VPN dari luar negeri,” ungkapnya.
Magdalene kemudian berkoordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk LBH Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis.
Mereka menegaskan bahwa konten tersebut merupakan karya jurnalistik yang semestinya dilindungi.
Jika terdapat persoalan, penyelesaiannya seharusnya melalui mekanisme Dewan Pers.
Kontroversi semakin berkembang setelah pihak pemerintah menyebut Magdalene bukan media karena belum terverifikasi Dewan Pers.
Devi menilai argumen tersebut tidak tepat, mengingat verifikasi bukan syarat mutlak untuk disebut sebagai media dalam kerangka undang-undang.
“Beberapa hari kemudian, konten tersebut kembali dapat diakses tanpa penjelasan rinci. Namun, bagi kami di Magdalene, persoalan ini belum selesai karena berpotensi terulang pada media lain,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menjelaskan bahwa syarat utama sebuah media dilindungi Undang-Undang Pers adalah berbadan hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan pers, seperti PT, yayasan, atau koperasi.
“Verifikasi merupakan aspek administratif dan profesionalisme, bukan penentu utama status media,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan munculnya cara-cara baru dalam membatasi media yang berbeda dari praktik di masa lalu, namun memiliki dampak yang serupa.
Sementara itu, Wakil Koordinator KOMA, Abdul Somad, mengungkapkan bahwa praktik pembungkaman media saat ini terjadi melalui dua jalur, yakni sensor oleh negara dan swasensor di internal media.
Menurutnya, tekanan dari pemilik media kerap membuat redaksi menghindari isu-isu sensitif, bahkan dalam pemberitaan harian. Akibatnya, banyak hasil liputan yang tidak dipublikasikan.
“Kondisi kebebasan pers saat ini cukup memprihatinkan. Jika dulu sensor dilakukan negara, sekarang media juga melakukan swasensor,” katanya.
Ia menilai penguatan jejaring antarorganisasi seperti FJPI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan komunitas media lainnya menjadi langkah penting untuk melawan praktik pembatasan tersebut.
“Dalam satu hingga dua tahun terakhir, kecenderungan pembatasan kebebasan pers semakin terasa. Karena itu, diperlukan keberanian dari insan media untuk membuka kondisi internal redaksi dan menjaga transparansi kepada publik,” pungkasnya. (***)
