Jakarta – Menilai kinerja kepala daerah paling ideal dan bijaksana jika dilakukan di akhir masa kepemimpinan. Dasar pemahamannya yaitu karena gubernur, bupati dan wali kota adalah kepala daerah dengan masa kepemimpinan lima tahun, bukan satu atau dua tahun saja.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Dr Jerry Massie mengatakan penilaian yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat bisa memiliki kecenderungan masuknya kepentingan politik. Ujung-ujungnya bisa mengganggu jalannya pembangunan.
“Kalau dilakukan pada akhir masa jabatan, masyarakat bisa menilai persentase kinerja selama lima tahun memimpin daerah. Itu akan membuktikan seberapa banyak realisasi janji saat kampanye. Jika lebih banyak yang tidak terealisaasi, maka kinerja bisa ditategorikan gagal membngun daerah,” ungkap Massie.
Ditambahkannya, hal seperti itu bisa terjadi lantaran sang pemimpin kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat yang disebakan lemahnya nilai dan fungsi kepemimpinan. Pejabat seperti itu cebderung mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.
Salah satu hal yang bisa dilakukan masyarakat yaitu menantang calon kepala daerah untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU). (frangkiwullur)
