Bitung – Walikota Bitung, Max Lomban dan Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri menyatakan ada ribuan orang di Kota Bitung yang kewarganegaraannya tidak jelas hingga kini.

Hal itu dipaparkan Max dan Maurits dalam sosialisasi kewarganegaraan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi Utara di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Rabu (13/4/2016).

“Sesuai data bulan Februari hingga Juni 2015, ada 1.492 orang penduduk tanpa dokumen yang tidak punya status kewarganegaraan yang jelas, khususnya warga Sangihe-Filipina yang tidak bisa bekerja di Kota Bitung,” kata Max dan Maurits.

Keduanya berharap masalah itu harus segera dituntaskan untuk memperjelas status hukum pemukim tanpa dokumen yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.

“Jika mereka bisa memiliki dokumen yang sah, tentunya bisa melaut secara legal, unit pengolahan ikan di Kota Bitung dapat berproduksi dan tenaga kerja dapat terserap sesuai yang diharapkan,” katanya.

Walikota dan wakil berharap aparat pemerintahan yang ada di kecamatan, kelurahan dan instansi terkait lainnya mendukung penyelesaian masalah itu.

“Dengan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham maupun Pemerintah Provinsi Sulut yang didalamnya ada tim terpaduyang akan melakukan verifikasi data pemukim tanpa dokumen di Kota Bitung,” katanya.

Sosialisasi itu dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara, DR Sudirman D Hury SH.(*/abinenobm)