Ratahan – Kian dekatnya tahapan pemilihan calon legislatif (Caleg), berbagai manuver politik terus dilakukan para kandidat caleg di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Menariknya, untuk duduk dikursi lembaga terhormat dewan perwakilan rakyat itu, para caleg tak tanggung-tanggung menghalalkan segala cara. Salah satunya dengan memanfaatkan sejumlah program pemerintah kabupaten Mitra yang telah digratiskan untuk masyarakat.
“Saya menduga mereka mendapat instruksi untuk memanfaatkan program pemerintah tersebut sebagai alat bantu manuver politik. Dimana ada sejumlah caleg yang merupakan orang dekat penguasa daerah ini sering terlihat keluar masuk kantor SKPD,” ujar Vidy Ngantung, Sabtu (13/12).
Lanjut diungkapkannya, dekat dengan penguasa membuat sejumlah oknum caleg ini melenggang bebas di dinas-dinas mengambil program Pemkab Mitra, kemudian disalurkan ke masyarakat.
“Disayangkan jika program pemerintah dijadikan alat bantu manuver politik tentu ini sangat tidak baik. Karena penyelenggaraan pemerintah tidak boleh ada intervensi dari siapa pun apalagi dari caleg. Jika ini terjadi, maka pembangunan nanti akan diolah dalam sikap ketidakjujuran,” tandasnya. (Rulan Sandag)
Ratahan – Kian dekatnya tahapan pemilihan calon legislatif (Caleg), berbagai manuver politik terus dilakukan para kandidat caleg di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Menariknya, untuk duduk dikursi lembaga terhormat dewan perwakilan rakyat itu, para caleg tak tanggung-tanggung menghalalkan segala cara. Salah satunya dengan memanfaatkan sejumlah program pemerintah kabupaten Mitra yang telah digratiskan untuk masyarakat.
“Saya menduga mereka mendapat instruksi untuk memanfaatkan program pemerintah tersebut sebagai alat bantu manuver politik. Dimana ada sejumlah caleg yang merupakan orang dekat penguasa daerah ini sering terlihat keluar masuk kantor SKPD,” ujar Vidy Ngantung, Sabtu (13/12).
Lanjut diungkapkannya, dekat dengan penguasa membuat sejumlah oknum caleg ini melenggang bebas di dinas-dinas mengambil program Pemkab Mitra, kemudian disalurkan ke masyarakat.
“Disayangkan jika program pemerintah dijadikan alat bantu manuver politik tentu ini sangat tidak baik. Karena penyelenggaraan pemerintah tidak boleh ada intervensi dari siapa pun apalagi dari caleg. Jika ini terjadi, maka pembangunan nanti akan diolah dalam sikap ketidakjujuran,” tandasnya. (Rulan Sandag)