Hal ini mencerminkan kegagalan parpol dalam menjalankan fungsi pembinaan kepemimpinan secara berkelanjutan.

Dampak Nyata: Korupsi hingga Parlemen yang ‘Bisu’

Buruknya proses rekrutmen politik ini berdampak langsung pada kualitas pejabat publik yang dihasilkan.

Liando mencontohkan banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, hingga ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya akibat keterbatasan pengalaman kepemimpinan.

Di sektor legislatif, potretnya tak kalah buram.

Banyak anggota DPR maupun DPRD yang dinilai belum menjalankan fungsi aslinya.

“Kita melihat ada anggota dewan yang tidak mampu berargumentasi dalam rapat, abai terhadap isu sosial, hingga gagal mempengaruhi kebijakan pemerintah demi penyelesaian masalah publik,” jelasnya.

Parpol Harus Jadi Kawah Candradimuka Calon Pemimpin

Menutup argumennya, Liando Ia pun meyakinkan bahwa jika kelembagaan parpol dibenahi dan berfungsi dengan baik maka kualitas pemilu akan menjadi lebih baik.

Ia menyayangkan citra parpol yang selama ini hanya terdengar di publik saat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) atau ketika menerima kunjungan pengurus pusat.

“Tugas utama parpol adalah mempersiapkan aktor politik secara berkala dan sistematis untuk mengelola kekuasaan. Proses ini harus dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai, bukan mendadak,” pungkasnya.