MANADO – Anggota DPRD Sulut, James Sumendap menilai, banyak proyek pembangunan yang bersumber dari APBD tahun 2010 di daerah itu, diduga bermasalah dan perlu diberikan perhatian serius.
“Hasil investigasi Komisi III DPRD bidang Pembangunan, sejumlah proyek pembangunan di daerah ada yang tidak sesuai bestek, keterlambatan pengerjaan dan sebagainya,” kata Sumendap.
Sejumlah proyek yang dianggap bermasalah, seperti pengerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi serta lainnya, semuanya tersebar di 15 kabupaten dan kota.
Anggota Fraksi PDIP itu meminta pemerintah daerah untuk mengingatkan kepada beberapa pelaksana proyek guna memperhatikan sejumlah proyek yang dianggap kurang optimal.
“Hasil penelusuran DPRD serta adanya keluhan dan laporan masyarakat, sekitar 60 persen proyek APBD 2010, khususnya yang dikerjakan di bawah Dinas Pekerjaan Umum memang bermasalah,” ungkap dia.
Menurut dia, yang dinilai bermasalah, karena Dinas Pekerjaan Umum bersama pihak kontraktor kurang terbuka dengan publik tentang kegiatan proyek tersebut, hingga pengerjaan yang dilakukan memang tidak maksimal.
“Bagaimana bisa masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan, sedangkan hampir seluruh proyek di Dinas Pekerjaan Umum tidak ada papan proyeknya,” kata Sumendap.(abm)
MANADO – Anggota DPRD Sulut, James Sumendap menilai, banyak proyek pembangunan yang bersumber dari APBD tahun 2010 di daerah itu, diduga bermasalah dan perlu diberikan perhatian serius.
“Hasil investigasi Komisi III DPRD bidang Pembangunan, sejumlah proyek pembangunan di daerah ada yang tidak sesuai bestek, keterlambatan pengerjaan dan sebagainya,” kata Sumendap.
Sejumlah proyek yang dianggap bermasalah, seperti pengerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi serta lainnya, semuanya tersebar di 15 kabupaten dan kota.
Anggota Fraksi PDIP itu meminta pemerintah daerah untuk mengingatkan kepada beberapa pelaksana proyek guna memperhatikan sejumlah proyek yang dianggap kurang optimal.
“Hasil penelusuran DPRD serta adanya keluhan dan laporan masyarakat, sekitar 60 persen proyek APBD 2010, khususnya yang dikerjakan di bawah Dinas Pekerjaan Umum memang bermasalah,” ungkap dia.
Menurut dia, yang dinilai bermasalah, karena Dinas Pekerjaan Umum bersama pihak kontraktor kurang terbuka dengan publik tentang kegiatan proyek tersebut, hingga pengerjaan yang dilakukan memang tidak maksimal.
“Bagaimana bisa masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan, sedangkan hampir seluruh proyek di Dinas Pekerjaan Umum tidak ada papan proyeknya,” kata Sumendap.(abm)