Manado – Rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil sinkronisasi Badan Anggaran DPRD dengan pimpinan Komisi-Komisi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2012 dipimpin Ketua Deprov Meiva Salindeho Lintang STh dihadiri Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang.
Hasil pembahasan sinkronisasi dibacakan anggota Banggar Farid Lauma disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada tahun ini Pemprov Sulut melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dapat memperhatikan tenaga honorer daerah kategori 1 dan kategori 2 (Honda K1 dan K2).
2. Kiranya hubungan harmonisasi dan kerjasama antara pejabat yang ada lingkungan pemerintah provinsi dapat diperhatikan sehingga tidak mengganggu tugas dalam pengabdian.
3. Berdasarkan informasi serta aspirasi dari beberapa kabupaten/kota bahwa para petugas PNPM belum dibayarkan. Meskipun berasal dari dari dana APBN namun pemprov harus melakukan pengawasan.
4. Dalam melaksanaan tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diharapkan sekretariat KPID dapat memasukkan laporan kegiatan sebagai pencapaian kinerja dari para komisioner.
5. Berkaitan dengan pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya pada dinas energi sumber daya alam terjadi kendala pada proses pembayaran yang tidak dapat direalisasikan 100 persen dikarenakan pemasangan selesai setelah batas pemasukkan SPP atau SPN sehingga kegiatan ini diluncurkan pada tahun anggaran 2013, untuk itu kiranya kegiatan-kegiatan fisik dapat diselesaikan sebelum bulan Desember.
6. Permasalahan administrasi keuangan yang terjadi di beberapa SKPD yang diakibatkan perubahan pos anggaran kode rekening yang terjadi karena kesalahan penganggaran, dan jika hal ini tidak dilakukan maka akan mengakibatkan temuan BPK.
7. Keterkaitan pembebasan lahan tol yang belum selesai dikarenakan beberapa aspek yang sifatnya internal dari para pemilik lahan, selanjutnya pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pekerjaan umum membutuhkan tambahan dana untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung sekitar Rp100 milliar, dan tahun ini dilaksanakan tender internasional yang diperkirakan mulai dilaksanakan bulan Oktober 2013.
8. Dalam perhirungan rencana kerja anggaran (RKA), benar-benar diperhitungkan antara survey lapangan, kemampuan anggaran dan waktu kerja agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan.
9. Perlu adanya peningkatan anggaran khusus untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa baik jenjang studi S2 dan S3.
10. Dalam hal program Jamkesmas agar benar-benar memperhatikan akurasi data sehingga tidak terjadi lagi nama ganda, serta diharapkan adanya sinergitas antara dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota bersama PT Askes.
11. Perlu adanya perhatian khusus untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya, rumah tidak layak huni (RTLH) dan KUBE untuk lebih diperhatikan. (Jerry)
