Manado – Puluhan warga masyarakat Kelurahan Sario Utara lingkungan 2 Kecamatan Sario, Senin (18/8/2014) menggelar aksi demo di kantor DPRD Kota Manado untuk menuntut dana bantuan banjir.
Aksi tersebut diterima langsung Cicilia Longdong dan Richard Sualang selaku pimpinan DPRD sementara yang didampingi sebagaian besar legislator Manado.
Dalam penjelasannya, Novy Tumuyu, perwakilan warga mengatakan, setelah banjir awal tahun 2014 pemerintah telah menjanjikan akan menyerahkan bantuan bagi warga korban bencana. Tapi hingga saat ini, bantuan ini belum disalurkan.
“Apabila tidak akan diberikan bantuan jangan dijanjikan. Kami sudah beberapa kali menghubungi lurah dan camat, jawabannya katanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Kami ini bagian dari bangsa Indonesia, jadi kami ingin merasakan hak yang sama. Ada waga yang daerahnya hanya terkena bencana ringan, tapi menerima bantuan. Kalau kami sudah tidak bukan lagi warga Kota Manado, sebaiknya disampaikan supaya kami akan menjadi warga negara Cina saja. Kami ada 300 kepala keluarga yang menjadi korban. Mungkin saja bantuan itu sudah dipakai. Makanya kami ingin mempertanyakan dimana dan kemanakan dana tersebut,” kata Novy.
Sementaa itu, Camat Sario Tresje Mokalu yang turut hadir dalam aksi ini menjelaskan bahwa persoalan ini disebabkan terjadi perbedaan data antara pemerintah kelurahan dan Badan Penanggulanagn Bencana Daerah (BPBD). Sehingga proses pencairannya terhambat.
“Sudah dikoordinasikan sudah ada bantuan yang diserahkan. Setelah dikroscek, masih ada warga yang belum terdata. Dan sesuai data, warga yang berhak menerima hanya 236 KK saja. Tapi, kami sudah menyerahkan data terbaru. Jadi kami sedang menunggu proses verifikasi kembali. Yang menjadi persoalan, kami menjadi bulan-bulanan, meski kami melihat memang benar warga tersebut terkena bencana. Kami berharap masyarakat tenang dan bersabar,” ujar Mokalu.
Setelah terjadi perdebatan cukup panas antara perwakilan warga, pemerintah kecamatan dan kelurahan, pimpinan dewan sementara membentuk tim khusus untuk memfasilitasi penyamaan data antara warga yang berhak menerima dan data yang sudah diakomodir pemerintah.
“DPRD Kota Manado meminta pemerintah segera menindaklanjuti keluhan masyarakat agar terjadi keadilan dan tidak ada rasa saling dirugikan. Semoga persoalan ini segera diselesaikan oleh semua pihak terkait,” kata Sualang dibenarkan Longdong. (leriandokambey)