Manado, BeritaManado.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis (4/4/2024).
Wapres menyebutkan bahwa posisi strategis Sulawesi Utara (Sulut) menjadikannya pintu gerbang ekspor di Kawasan Timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik, serta berpotensi memberikan kontribusi bagi kerja sama ekonomi kawasan.
“Beragam potensi dan keunggulan tersebut mesti dikapitalisasi dan disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru di wilayah hingga nasional,” ujar Wapres.
Sebagaimana diketahui, ungkap Wapres, beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah Sulut, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, penyediaan juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat), serta adanya rantai nilai halal berbasis pondok pesantren.
Selain itu, lanjut Wapres, Sulut juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN.
“Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulawesi Utara saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat,” pinta Ma’ruf Amin.
Untuk itu, tutur Wapres, KDEKS Provinsi Sulut yang baru saja dikukuhkan, memegang peran kunci untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kembangkan hilirisasi semua industri potensial Sulawesi Utara dalam kerangka industri produk halal,” ucap Wapres.
“Disamping industri pengolahan ikan dan kelautan yang potensinya besar, ada juga pengolahan kelapa, cengkeh, pala, dan coklat yang prospek pasarnya sampai ke Asia Timur dan Pantai Barat Amerika,” kata dia.
Hilirisasi industri pengolahan tersebut, menurut Wapres, mesti didukung dengan optimalisasi pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.
“Pacu akselerasi sertifikasi halal bagi produk UMKM, termasuk pada sektor hulu untuk rumah potong hewan dan juru sembelih halal,” pintanya.
Dalam sektor pariwisata, menurut Wapres, pesona wisata bawah laut Taman Laut Bunaken dan Destinasi Super Prioritas Likupang sangat berpotensi untuk menjadi destinasi wisata ramah muslim.
“Ketersediaan layanan bagi wisatawan muslim tentu akan memberikan nilai tambah dan daya tarik tersendiri,” ujarnya.
Untuk itu, Wapres menginstruksikan KDEKS untuk terus mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, sehingga mampu menyangga pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.
“Perluas akses pembiayaan UMKM, temasuk unit bisnis pesantren,” ungkap Ma’ruf Amin.
Wapres pun mendorong kegiatan sosialisasi dan edukasi agar inklusi keuangan syariah semakin meningkat.
“Saya minta peran aktif dari otoritas keuangan, akademisi, tokoh agama, dunia usaha dan industri, media dan pemangku kepentingan lainnya terus dioptimalkan,” pintanya.
Sementara, untuk pengembangan dana sosial syariah, Wapres meminta KDEKS Provinsi Sulut untuk meningkatkan penghimpunan dan kemanfaatan zakat dan wakaf.
“Saya mengapresiasi BAZNAS Sulawesi Utara atas penghargaan BAZNAS Awards 2024 kategori Koordinator Terbaik,” ungkap Wapres.
“Saya berharap kemanfaatan zakat lebih disinergikan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan stunting di daerah,” tuturnya.
Begitu juga potensi wakaf, ujar Wapres, skema pengelolaan yang lebih produktif, termasuk untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat agar terus dikembangkan.
Wapres juga meminta KDEKS Provinsi Sulut untuk terus mengembangkan sektor bisnis dan kewirausahaan syariah.
“Tingkatkan inkubasi dan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha produk halal, termasuk kurasi produk unggulan daerah,” ucap Wapres.
“Jadikan Zona KHAS di kawasan Jangkar Sandar sebagai destinasi wisata kuliner halal rujukan, dan lakukan replikasi di wilayah lainnya,” ujarnya lagi.
Terakhir, Wapres mengharapkan agar pengembangan seluruh sektor tersebut terus diselaraskan dengan program di tingkat pusat, dituangkan dalam Peta Jalan dengan target terukur dan berkelanjutan, serta diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Saya minta KNEKS agar aktif mengawal prosesnya dan selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap Wapres.
Terus perkuat sinergi, pinta Wapres, untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari transformasi ekonomi wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan maslahat bagi semua umat,” pungkasnya.
(***/TamuraWatung)