Bitung – Walikota Bitung, Hanny Sondakh mengaku masalah infratruktur di Kota Bitung belum teratasi secara maksimal. Itu dikarenakan, setiap tahunnya Pemkot menggunakan skala prioritas dalam melakukan pembenahan infrastruktur di Kota Bitung.
“Saya sadari selama sembilan tahun lebih memimpin Kota Bitung, belum semua pengeluhan masyarakat soal ifrastruktur dapat terpenuhi. Itu dikarenakan setiap tahun perbaikan infrstruktur kita sesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga menggunakan skala prioritas,” kata Sondakh ketika memberikan sambutan dalam rapat Paripurna Laporan Reses DPRD Kota Bitung, Rabu (10/6/2015).
Sondakh mengatakan, masalah jalan, drainase, tanggul dan sabodam serta infrastruktur lainnya dari tahun ke tahun diupayakan Pemkot untuk diperbaiki. Namun karena aggaran terbatas sehingga proses pembangunan infrastruktur itu berjalan lamban.
“Tak hanya itu, saat ini yang masih mengganjal adalah masalah bangunan milik Pemkot seperti kantor lurah dan fasilitas lainnya yang terganjal masalah status tanah. Saya minta agar lurah dan camat segera mengusulkan anggaran di APBD Perubahan untuk melakukan pembebasan lahan,” katanya.
Ia sendiri meminta maaf dan berjanji akan melakukan pembenahan secara bertahap sesuai dengan ketersedian anggaran. Serta meminta dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan pembenahan instrastruktur demi kemajuan Kota Bitung kedepannya.(abinenobm)
Bitung – Walikota Bitung, Hanny Sondakh mengaku masalah infratruktur di Kota Bitung belum teratasi secara maksimal. Itu dikarenakan, setiap tahunnya Pemkot menggunakan skala prioritas dalam melakukan pembenahan infrastruktur di Kota Bitung.
“Saya sadari selama sembilan tahun lebih memimpin Kota Bitung, belum semua pengeluhan masyarakat soal ifrastruktur dapat terpenuhi. Itu dikarenakan setiap tahun perbaikan infrstruktur kita sesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga menggunakan skala prioritas,” kata Sondakh ketika memberikan sambutan dalam rapat Paripurna Laporan Reses DPRD Kota Bitung, Rabu (10/6/2015).
Sondakh mengatakan, masalah jalan, drainase, tanggul dan sabodam serta infrastruktur lainnya dari tahun ke tahun diupayakan Pemkot untuk diperbaiki. Namun karena aggaran terbatas sehingga proses pembangunan infrastruktur itu berjalan lamban.
“Tak hanya itu, saat ini yang masih mengganjal adalah masalah bangunan milik Pemkot seperti kantor lurah dan fasilitas lainnya yang terganjal masalah status tanah. Saya minta agar lurah dan camat segera mengusulkan anggaran di APBD Perubahan untuk melakukan pembebasan lahan,” katanya.
Ia sendiri meminta maaf dan berjanji akan melakukan pembenahan secara bertahap sesuai dengan ketersedian anggaran. Serta meminta dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan pembenahan instrastruktur demi kemajuan Kota Bitung kedepannya.(abinenobm)