Bitung – Wali Kota Bitung, Max Lomban menjadi salah satu narasumber pada Fokus Group Discussion (FGD) yang diselengarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bekerjasama dengan Bappenas dan Sekolah Bisnis IPB, Kamis (06/12/2018).
FGD itu digelar di Hotel Century dengan tema “Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Pembangunan Yang Mensejahterakan”.
Dalam FGD, Wali kota memaparkan kondisi perikanan di Kota Bitung saat ini, dimana industri pengolahan ikan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya pasokan bahan baku ikan.
“Hal ini terjadi sejak diberlakukannya moratorium Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahu 2014,” kata Wali kota.
“Dari tujuh perusahaan industri pengalengan ikan besar di Kota Bitung, kata dia, saat ini tinggal tiga perusahaaan saja yang masih beroperasi,” katanya.
Wali kota juga meminta kepada para pemangku kepentingan kiranya dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, agar tercapai pembagunan yang mensejahterakan demi terwujudnya kebijakan yang adil dan sejahtera.
FGD itu digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan nasional dengan mensinergikan peran berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, nelayan, akademisi dan asosiasi.
Sehingga terwujud kebijakan yang adil dan sejahtera yang diwujudkan dalam organisasi nasional dimana kebijakan pengelolaan dapat terpadu, efektif dan efisien.
Melalui penyelenggaran FGD diharapkan banyak masukan-masukan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pembentukan platform perikanan nasional.
Hadir juga sebagai narasumber Sesmen PPN/ Setama Bappenas, Sekjen KKP, Prof DR Rokhmin Dahuri MS, Komisi IV DPR RI, Ono Surono ST, Staf Ahli KPK, Prof DR Hariadi Kartodiharjo, Pengurus Himpunan/Asosiasi Perikanan dan Nelayan serta para pengusaha perikanan.
(*/abinenobm)
Bitung – Wali Kota Bitung, Max Lomban menjadi salah satu narasumber pada Fokus Group Discussion (FGD) yang diselengarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bekerjasama dengan Bappenas dan Sekolah Bisnis IPB, Kamis (06/12/2018).
FGD itu digelar di Hotel Century dengan tema “Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Pembangunan Yang Mensejahterakan”.
Dalam FGD, Wali kota memaparkan kondisi perikanan di Kota Bitung saat ini, dimana industri pengolahan ikan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya pasokan bahan baku ikan.
“Hal ini terjadi sejak diberlakukannya moratorium Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahu 2014,” kata Wali kota.
“Dari tujuh perusahaan industri pengalengan ikan besar di Kota Bitung, kata dia, saat ini tinggal tiga perusahaaan saja yang masih beroperasi,” katanya.
Wali kota juga meminta kepada para pemangku kepentingan kiranya dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, agar tercapai pembagunan yang mensejahterakan demi terwujudnya kebijakan yang adil dan sejahtera.
FGD itu digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan nasional dengan mensinergikan peran berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, nelayan, akademisi dan asosiasi.
Sehingga terwujud kebijakan yang adil dan sejahtera yang diwujudkan dalam organisasi nasional dimana kebijakan pengelolaan dapat terpadu, efektif dan efisien.
Melalui penyelenggaran FGD diharapkan banyak masukan-masukan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pembentukan platform perikanan nasional.
Hadir juga sebagai narasumber Sesmen PPN/ Setama Bappenas, Sekjen KKP, Prof DR Rokhmin Dahuri MS, Komisi IV DPR RI, Ono Surono ST, Staf Ahli KPK, Prof DR Hariadi Kartodiharjo, Pengurus Himpunan/Asosiasi Perikanan dan Nelayan serta para pengusaha perikanan.
(*/abinenobm)