Bitung – Pemkot Bitung menggelar rapat dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Syaifuddin MM, Sabtu (13/10/2018).
Rapat itu digelar di ruangan BPU Kantor Wali Kota Bitung dan dalam sambutannya, Wali Kota Bitung, Max Lomban mengatakan, pengelolaan keuangan Pemkot Bitung dari tahun ke tahun terus dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Terkait transaksi non tunai, kata dia, penerapannya sudah dimulai sejak tahun 2007 saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bitung dan maksimalnya penerpan mulai tahun 2008.
“Sampai sekarang ini penerapan transaksi non tunai di Pemkot Bitung sudah mencampai 90%,” katanya.
Penerapan itu dengan maksud meminimalisir terjadinya pungli serta dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan.
“Namun ada beberapa transaksi yang pembayarannya masih dilakukan secara tunai seperti penyerahan bantuan sosial,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wali kota juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2014 yang naik hingga 7% namun anjlok hingga 3,5% ditahun 2015 diakibatkan merosotnya sektor perikanan yang menjadi primadona perekonomian Kota Bitung karena regulasi Kementrian Kelautan Perikanan RI.
“Untuk memulihkan kondisi perekonomian ini, Pemkot berinovasi berinvestasi di sektor pariwisata,” katanya.
Hal ini membuahkan hasil positif sehingga ditahun 2016 kondisi perekonomian merangkak naik menjadi 5% dan sampai tahun 2018 saat ini sudah mencapai 6,5%.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Setda Kota Bitung, para pejabat jajaran Pemkot Bitung dan instansi terkait lainnya.
(*/abinenobm)