Bisnis dan Ekonomi

Wagub dan Wawali Bitung Sampaikan Kendala Investasi di KEK ke DPR RI

Wagub dan Wawali Bitung Sampaikan Kendala Investasi di KEK ke DPR RI
Wawali saat menerima rombongan Banggar DPR RI

Bitung, Beritamanado.com – Rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengunjungi lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung, Kamis (13/02/2020).

Kedatangan Banggar dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw dan diterima Wakil Wali (Wawali) Kota Bitung, Maurits Mantiri di Kantor Administrator KEK Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari.

Dalam penyampaiannya, Wagub memaparkan kondisi KEK Kota Bitung yang memiliki potensi ekonomi sangat besar.

Wagub mengatakan, sudah ada puluhan investor yang siap berinvestasi di KEK Kota Bitung dan sudah datang melihat lokasi secara langsung.

“Tapi memang ada kendala, yang sedang kami carikan jalan keluarnya,” kata Wagub.

Kendala itu antara lain kata Wagub, pembebasan lahan yang sepenuhnya belum selesai, permasalahan regulasi, perizinan ekspor yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan pusat serta kepastian hukum.

“Namun bagi pemprov Sulut oleh Bapak Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, ada point of no return. Kami harap Banggar DPR RI bisa memperjuangkan ke pemerintah pusat,” katanya.

Wawali yang ditemui usai pertemuan menyatakan pemerintah pusat sementara fokus ke KEK Kota Bitung dan itu terungkap dalam pembahasan antara Pemprov, Banggar dan Pemkot Bitung.

Wawali mengatakan, KEK Kota Bitung perlu ada daya tarik, kemudian masalah pertanahan harus dicari ketepatan dalam melangkah karena investor yang akan masuk ke KEK butuh kepastian dalam terjemahan yang jelas jangan salah, apa yang dianggap pasti tapi tidak pasti.?

“Harus ada kesamaan persepsi, tentang masalah pertanahan perlu diangap sebagai langkah prioritas. Bisa saja regulasi benar, tapi cara penyampaiannya itu salah, ini contoh kecil,” kata Wawali.

Selain itu kata dia, ada persoalan lainnya yang terkait dengan KEK Kota Bitung, yaitu sektor perikanan yang sudah eksisting sekarang menjadi pembanding sejauh mana recoverynya.

Karena menurutnya, jika belum bisa recovery pasca peraturan Menteri Susi kemarin mulai ‘longgar’, namun belum bisa kembali normal perlu dipikirkan, jangan sampai armada penangkapan masih kurang, mengakibatkan, suplay ke dalam negeri dan perusahan lokal tidak tercukupkan.

“Makanya kami sedikit sampaikan ini ke Banggar, cari cara baru langkah yang tepat agar ikan datang ke Kota Bitung. Terkait harga soal keputusan bisnis, jangan disentil-sentil lagi masalah harga, ikan mahal itu biasa karena harga ikan platformnya global harga di Kota Bitung maupun di luar negeri,” jelasnya.

Dirinya mengharapkan, lewat kedatangan tim Banggar DPR RI, kesempatan dan peluang yang ada jangan diabaikan begitu saja.

“Perlu ada sentuhan, seperti lintas Komisi dalam komposisi Banggar DPR RI bersama Pemkot Bitung sebagai ujung tombak untuk kembalikan atau recovery industri perikanan di tengah peluang yang ada,” katanya.

Hadir juga Sekprov Sulut, Edwin Silangan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Pemprov Sulut, jajaran BUMD Membangun Sulut Hebat (MSH) dan jajaran Kantor Adminstrator KEK.?

(abinenobm)

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara