Boltim, BeritaManado.com – Meski penetapan calon Gubernur masih cukup jauh, Bakal calon Gubernur Vonnie Anneke Panambunan atau yang dikenal dengan sebutan VAP gencar melakukan sosialisasi sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Utara (Sulut).
VAP yang merupakan Bupati Minahasa Utara (Minut) ini, terpantau melakukan sosialisasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rabu (17/06/2020) sore.
Dengan menggunakan kendaraan bermerk fortuner, di atas mobil VAP membagikan stiker, masker bertuliskan VAP For Sulut dan sejumlah uang.
Hal ini terpantau wartawan BeritaManado.com saat rombongan bakal calon Gubernur ini melintasi sepanjang ibu Kota Tutuyan
Namun, gaya sosialisasi yang dilakukan VAP dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat, tidak mencerminkan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Boltim Hariyanto SE, selaku koordinator divisi hukum, penindakan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Boltim.
Kata Hariyanto, pemerintah yang selama ini gencar melakukan sosialisasi dan kampanye menolak politik uang, namun ada bakal calon yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat.
“Sikap Bawaslu Boltim, pertama terkait dengan politik uang akan kami kumpulkan data terkait, kedua menyebabkan terjadi kerumunan masyarakat sementara selama ini pihak Pemerintah gencar memutuskan mata rantai Covid-19 justru ada yang menyebabkan kerumunan,” ujar Hariyanto.
Kata Hariyanto, Bawaslu yang juga gencar melakukan sosialisasi menolak politik uang, namun hal ini dipraktekkan oknum bakal calon, meskipun memang belum terdaftar sebagai bakal calon di Pilkada nanti.
“Ini akan dijadikan informasi awal, Bawaslu Boltim merespon kegiatan tersebut, mempraktekkan politik uang, memang dalam undang-undang belum kemudian ditetapkan sebagai calon, namun terkait hal ini kita lihat saja nanti,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator divisi sengketa Bawaslu Provinsi Sulut, Awaluddin Umbola mengatakan, sebagai calon kontestasi Pemilu, harusnya mempraktekkan politik santun, memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kalau kita terkait masalah tadi yang kaitannya dengan pelaksanaan pilkada, hal ini tidak baik, apapun money politik adalah kejahatan demokrasi, kejahatan bersama, harusnya edukasi kepada masyarakat,” ucap Awaluddin melalui sambungan telepon.
Meski begitu kata Umbola, ada hal-hal yang tidak bisa Bawaslu tafsirkan itu sebuah kesalahan, namun terkait hal ini pihaknya akan mengkaji, akan mengumpulkan hasil pengawasan, soal kegiatan tersebut.
Selain money politik, Awaluddin juga menyoroti terkait portokol kesehatan yang terabaikan, karena dengan membagikan uang kepada masyarakat menjadikan warga berkerumun dan mengabaikan Physical Distancing.
“Ini sebuah pelecehan terhadap semangat Boltim yang gencar dalam penanganan dan pencegahan terhadap masuknya Covid-19, harusnya Kepolisian yang turun untuk mencegah kegiatan tersebut,” kata mantan Ketua KPU Boltim Ini.
Dirinya menambahkan, selain sebagai penyelenggara Pemilu, dan juga sebagai masyarakat yang juga berada di Boltim, merasa praktek ini tidak baik.
“Kita masih menunggu LHP, yang nantinya akan dibuat oleh Bawaslu Boltim, bagaimana Bawaslu Boltim melaporkan ke Bawaslu Provinsi, karena mereka punya kewenangan melaporkan ke Provinsi, mereka punya kewenangan mengawasi kontestasi Pemilihan Gubernur,” pungkas Umbola.
Pihak Vonnie Panambunan belum dapat dimintai tanggapan soal aksi bagi-bagi uang ke masyarakat Boltim.
