Manado – Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka juga membeberkan beberapa proyek pemerintah yang patut diduga terjadi korupsi.
Proyek pembangunan kantor DPRD Sulut menjadi salah satu yang dilaporkan Tumbelaka ke Inspektorat dan KPK.
Menirut dia, proyek ini sedikitnya mencapai 32,5 milliar rupiah kerugian negara.
“Patut diduga pelaksanaan proyek pembangunan tidak sesuai perencanaan. Proyek pembangunan dalam tahapan pelaksanaan telah terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan perencanaan dan proses e-lelang serta kontrak awal tanpa alasan yang kuat dan terkesan dipaksakan,” jelas Tumbelaka.
Dia juga menduga terjadinya perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal karena kontraktor pelaksana tidak sanggup menyelesaikan proyek sesuai jadwal dan upaya mengambil keuntungan yang lebih besar.
“Diduga terjadinya perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan karena ada intervensi dan tekanan dari pihak-pihak seperti aknum pejabat penting dan atau oknum pejabat penting,” ujarnya.
Dia berharap, pemerintah Provinsi bisa membentuk tim yang terdiri dari inspektorat dan BPKP untuk memeriksa proyek-proyek tersebut agar memperoleh hasil pemeriksaan yang maksimal.
