Tomohon – Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kamis 8 November 2012 melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana di Lantai III Kantor Walikota Tomohon.
Kepala BPBD Pemkot Tomohon Ir Royke Roeroe mengatakan, latar belakang kegiatan ini seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran. “Penanganan bencana tidak lagi pada aspek tanggap darurat tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana sebagai respon perubahan paradigma penangulangan bencana,” ujarnya.
Lanjutnya, dalam ketentuan umumnya disebutkan penyelengaraan penangulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkaitan dengan kegiatan pra bencana, bencana dan pasca bencana yang mana ketiga hal ini merupakan tahapan pelaksanaan penanggulangan bencana.
“Secara geografis dan demografis, Kota Tomohon berisiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi dan letusan gunung berapi), bencana akibat hydrometeorology (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit ternak, tanaman, hama tanaman) dan faktor kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi, kecelakaan industri) serta faktor kebakaran gedung/hutan,” tukasnya..
Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak dalam sambutannya disampaikan Drs Gerson Mamuaja selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra mengatakan, beberapa poin sebagai catatan pokok untuk menjadi perhatian bersama. Sepeti melalui rakor ini dapat diketahui bahwa pengarusutamaan penanggulangan bencana masih jauh dari harapan padahal penanggulangan bencana penanganannya tidaklah bisa hanya ditangani secara sektoral dan spasial melainkan harus terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan memperhatikan hak-hak masyarakat. “Apalagi Kota Tomohon dari sisi geologis, hodrologis dan sosiologis memiliki potensi bencana, apakah itu bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial yang kesemuanya itu berpotensi mengancam nyawa dan kerugian material maupun non material,” tutur Mamuaja.
“Inti dari Rapat Koordinasi ini adalah mengidentifikasi Daerah Resiko Bencana Tinggi hingga Sedang yang ada di Kota Tomohon dan menyusun pilihan usulan rencana yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif, memberi acuan kepada BPBD dan Sektor Lembaga bahkan SKPD Terkait untuk dapat melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,” terangnya. (req)
