“Di daerah pedalaman masih banyak tidak memiliki akses internet, komputer ataupun listrik. Jumlah tenaga operator belum tentu tercukupi. Sebab kapasitas operator bukan hanya kemampuan IT tapi juga soal kejujuran dan etika,” ujar Liando.

Ia menambahkan, dinamika pilkada jauh lebih rumit ketimbang pemilu.

Sebab hubungan emosional antara masyarakat dengan calon sangat dekat.

Alhasil, jika ada dugaan perlakuan tidak adil terhadap calonnya, maka pendukung dengan cepat bergerak dan bereaksi.

Hal berisiko lainnya adalah mengawasi TPS di wilayah zona merah seperi rumah sakit dan kluster.

“Nah menjadi dilema, sebab tidak mungkin pengawas dituntut berkerja maksimal jika dalam kondisi mengancam. Atas dasar sumpah jabatan, mereka pasti akan bekerja sesuai perintah undang-undang. Namun mereka memiliki keluarga yang harus dilindungi,” tandasnya.

(Alfrits Semen)