Oleh: Fiko Onga – Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Bidang Politik dan Kebijakan
Manado, BeritaManado.com – Tulisan ini lahir dari sebuah diskusi keseharian yang kami (sebagai staf khusus Gubernur) bersama Bpk Gubernur di saat-saat senggang ketika Gub YSK (sapaan akrab) menerima tamu di ruang kerjanya baik di Kantor Gubernur maupun di Graha Negara Bumi Beringin, yang mana setiap diskusinya selalu ada gagasan segar terhadap ide lompatan untuk sulawesi utara yang lebih maju, sejahtera dan berkelenjutan.
Pembangunan kawasan yang di khususkan di Sulawesi Utara sudah semenjak 2014 yakni Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, yang kemudian mulai beroperasi sejak tahun 2019 silam.
Ada harapan, ada cita-cita dan ada mimpi besar tentang keberadaan zonasi khusus dalam pola ruang di Sulawesi Utara melalui kawasan ekonomi tersebut. Gayung bersambut KEK bitung sementara mecari arah pijak pengembangannya, hadirlah Kawasan Khusus untuk Pariwisata super Prioritas Likupang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 dengan arah pengembangan kawasan pariwisata yang bertujuan membuat sulawesi utara terlebih khusus likupang menjadi destinasi wisata dengan skala super prioritas.
Eksistensi dua kawasan ini tentu menjadi peluang emas sekaligus tantangan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari periode ke periode.
2025 gagasan segar di gagas oleh Gubernur terpilih sulawesi utara periode 2025-2030, Bpk Mayjen (Purn) Yulius Selvanus SE. Terdapat lompatan besar terhadap arah pengembangan Zona Kawasan Khusus yang ada di sulawesi utara, arah konsep pengembangan ini tentu mencari harapan baru untuk lebih mengarahkan pijakan pembangunan pada dua zona khusus tersebut.
KEK: Bukan Sekadar Zona Ekonomi, Tapi Zona Penyembuhana.
Sulawesi Utara tidak sedang berbenah untuk sekadar menjadi provinsi yang efisien secara administratif.
Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen (Purn) Yulius Selvanus, SE tengah merancang lompatan strategis menuju pusat peradaban baru di bibir Pasifik. Ketika dunia pascapandemi mencari cara baru untuk sembuh secara menyeluruh—bukan hanya fisik, tetapi juga psikis dan sosial—Sulawesi Utara hadir sebagai calon klinik dunia yang menyambut manusia dari Jepang, Korea, Australia, hingga negara-negara pulau Pasifik. Dan titik tolak kita bukan sekedar rumah sakit, bukan pula sekedar bandara, melainkan KEK—Kawasan Ekonomi Khusus.
Melalui RPJMD 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmen terhadap peningkatan kinerja KEK dan pengembangan logistics hub Asia Pasifik. Tapi arah kebijakan ini tidak boleh berhenti di meja-meja teknokratik. KEK bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi alat transformasi kebijakan untuk mendistribusikan harapan, penyembuhan, dan kesejahteraan.
Mencontoh Sanur: Menyatukan Wisata dan Medis.
Pelajaran penting datang dari Sanur SEZ di Bali. Dalam studi Santhi et al. (2024), kawasan tersebut telah diarahkan menjadi medical tourism destination berbasis komunitas. Dengan dukungan budaya, lingkungan alami, teknologi, dan pendidikan, KEK Sanur mampu mengintegrasikan nilai-nilai pariwisata, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sanur mengajarkan bahwa KEK bukan semata kawasan investasi, melainkan wadah pelayanan bernilai kemanusiaan.
Sulawesi Utara punya modal lebih besar. Kita punya Likupang, destinasi super prioritas nasional. Kita punya Tomohon dan Minahasa, serta kawasan mongondow dengan lanskap penyembuhan alami. Kita punya masyarakat toleran, filosofi Si Tou Timou Tumou Tou, dan ekosistem sosial yang mendukung healing tourism. Semua ini adalah dasar kuat untuk membangun KEK berbasis wisata kesehatan dan kebugaran (wellness tourism).
Ilmu Kebijakan Global: Integrasi adalah Kunci.
Pengalaman internasional membuktikan bahwa integrasi antara pariwisata dan layanan medis sangat mungkin dilakukan. Shaogui Xu dkk. (2022) dalam Frontiers in Public Health menyebut bahwa China mengalami peningkatan coupling coordination antara sistem pariwisata dan sistem medis selama 2012–2019.
Namun mereka juga menyoroti lemahnya integrasi spasial dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pelajaran bagi kita: tanpa koordinasi lintas sektor dan kepemimpinan pemerintah daerah yang tegas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hanya akan menjadi slogan.
Untuk itu, Sulut perlu menghadirkan kebijakan afirmatif yang menyatukan Dinas Kesehatan, Pariwisata, Investasi, Kominfo, Pendidikan Tinggi, dan Industri dalam satu peta jalan KEK kesehatan. Ini bukan kerja satu OPD. Ini adalah orkestrasi multipihak sebagaimana yang sering disampaikan Gubernur YSK, yakni untuk melahirkan zona penyembuhan berskala regional dan global.
Tiga Pilar Zona Kesehatan: Infrastruktur, Destinasi, Layanan.
