BeritaManado.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan partainya tetap konsisten mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 7 persen di tengah pembahasan revisi sistem pemilu yang sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Paloh menyatakan pembahasan teknis terkait besaran angka ambang batas tersebut saat ini masih digodok oleh Fraksi NasDem di DPR RI bersama fraksi lainnya, khususnya melalui Komisi II DPR.
“Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR ya, Fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya ya,” ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (21/2/2026) lalu.
Saat disinggung mengenai usulan lama NasDem yang mendorong ambang batas parlemen sebesar 7 persen, Paloh menegaskan pentingnya konsistensi sikap partai.
“Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multi-partai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif,” jelasnya.
Ia menilai penyederhanaan jumlah partai politik melalui sistem selected party akan berdampak positif terhadap stabilitas pemerintahan sekaligus memperkuat implementasi demokrasi.
“Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” lanjut Surya Paloh.
Lebih jauh, Paloh mengajak semua pihak merefleksikan kembali esensi demokrasi yang menurutnya tidak semata diukur dari banyaknya partai politik, melainkan dari manfaat nyata bagi cita-cita kemerdekaan bangsa.
“Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki,” tuturnya.
Ia juga menyoroti fenomena politik yang dinilai lebih menonjolkan pencitraan dibanding substansi.
Menurutnya, moralitas dan intelektualitas harus menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan politik.
“Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita Bersama,” kata dia.
“Kalau itu dia berhenti di tempat, apalagi setback mundur ke belakang, kebebasan hanya untuk sekedar kebebasan, nah ini kesedihan bagi kita semuanya. Kita melihat kulit luar, itu jauh lebih penting, sebuah pencitraan jauh lebih hebat dibandingkan esensi soul, otentiknya yang kita miliki. Nah tinggal pilihan-pilihan bagi kita,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Paloh menekankan pentingnya peran partai politik dalam membangun kesadaran publik tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus menghadirkan keteladanan kepemimpinan.
“Di situlah pentingnya kehadiran suri keteladanan. Siapa saja yang berani berbicara dan mengutarakan pikiran-pikirannya yang hebat, itu harus disertain juga dengan nilai keteladanan yang ada pada dirinya. Ucapan yang sebanding juga dengan perbuatan. Ada konsistensi di sana. Bangsa ini butuh itu. Kalau enggak kita terjebak pada seluruh kepura-puraan terus-menerus dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Wacana perubahan parliamentary threshold menjadi salah satu isu strategis dalam pembahasan sistem kepemiluan nasional, dengan sejumlah partai politik mengusulkan besaran berbeda guna menyederhanakan sistem multipartai dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
