Manado – Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Soni Sumarsono masih “menyimpan kekecewaan” terhadap Wali Kota Tomohon Jimmy Eman terkait kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kota Bunga tepatnya di kaki Gunung Lokon.
Pasalnya dalam kegiatan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di kantor gubernur Rabu (4/11/2015), Sumarsono terus menyinggung kasus kebakaran tersebut, bahkan kasus itu dijadikan materi percontohan terkait penanganan prioritas.
“Sama seperti (kasus kebakaran hutan) Tomohon,” Sumarsono mulai mencontohkan.
“Ini sekaligus laporan, Gunung Lokon sudah terbakar, (seharusnya) sudah tanggap darurat, SK (status tanggap darurat) belum dikeluarkan,”
“Sebagai gubernur saya perintahkan segera keluarkan SK, jawabnya (Eman) siap keluarkan SK. Seharusnya kalau ada SK tanggap darurat, bisa keluar (anggaran) karena ini sudah merembet apinya kebawah,”
Dia menambahkan kalau sudah begini, yang didepan mata yang harus dilakukan adalah penyelamatan rakyat, langkah tersebut diambil namun hingga sampai dua minggu Eman belum mengeluarkan SK Tanggap Darurat Wali Kota Tomohon.
“Saya tanya kenapa? jawabnya kami trauma dengan BPK, karena dulu pernah jadi temuan. Jadi pilihannya trauma dengan BPK atau rakyat mati kebakaran?” ujar Sumarsono kecewa.
Diapun memperingatkan kepada para bupati/wali kota dalam situasi seperti ini harus ada prioritas penyelamatan rakyat bukan phobia dengan BPK.
Manado – Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Soni Sumarsono masih “menyimpan kekecewaan” terhadap Wali Kota Tomohon Jimmy Eman terkait kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kota Bunga tepatnya di kaki Gunung Lokon.
Pasalnya dalam kegiatan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di kantor gubernur Rabu (4/11/2015), Sumarsono terus menyinggung kasus kebakaran tersebut, bahkan kasus itu dijadikan materi percontohan terkait penanganan prioritas.
“Sama seperti (kasus kebakaran hutan) Tomohon,” Sumarsono mulai mencontohkan.
“Ini sekaligus laporan, Gunung Lokon sudah terbakar, (seharusnya) sudah tanggap darurat, SK (status tanggap darurat) belum dikeluarkan,”
“Sebagai gubernur saya perintahkan segera keluarkan SK, jawabnya (Eman) siap keluarkan SK. Seharusnya kalau ada SK tanggap darurat, bisa keluar (anggaran) karena ini sudah merembet apinya kebawah,”
Dia menambahkan kalau sudah begini, yang didepan mata yang harus dilakukan adalah penyelamatan rakyat, langkah tersebut diambil namun hingga sampai dua minggu Eman belum mengeluarkan SK Tanggap Darurat Wali Kota Tomohon.
“Saya tanya kenapa? jawabnya kami trauma dengan BPK, karena dulu pernah jadi temuan. Jadi pilihannya trauma dengan BPK atau rakyat mati kebakaran?” ujar Sumarsono kecewa.
Diapun memperingatkan kepada para bupati/wali kota dalam situasi seperti ini harus ada prioritas penyelamatan rakyat bukan phobia dengan BPK.