Ratahan – Dalam rangka menciptakan tatanan birokrasi aparatur negara yang profesional, tentunya setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dituntut untuk menjunjung tinggi kedisiplinan.
Hal inilah yang terus memacu Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Ir Adrianus Tinungki, untuk jor-joran melakukan pembenahan tingkat kedisiplinan kerja dan kehadiran PNS yang bertugas di pemerintahan kabupaten Mitra. “Bicara soal kedisiplinan, maka semua PNS diwajibkan mengikuti apel. Dan jika didapati tidak ikut apel, pasti akan ditindak tegas. Mulai dari memberikan peringatan dan sanksi keras bagi pegawai yang kedapatan tidak mengikuti apel tanpa alasan yang jelas,” ungkap Tinungki.
Lanjutnya, bahwa sudah saatnya para PNS Mitra tidak lagi bekerja semau gue, akan tetapi harus mampu taat pada aturan dan etika birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang maksimal selayaknya seorang abdi negara. “Mau tidak mau, kita sudah harus memaksimalkan potensi kita, dan harus mampu melahirkan trobosan dalam rangka membantu percepatan program pemerintah kabupaten sekaligus mewujudkan sistem birokrasi beretika dan disiplin dalam bekerja dan dalam keseharian kita,” pungkasnya.(dul)
Ratahan – Dalam rangka menciptakan tatanan birokrasi aparatur negara yang profesional, tentunya setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dituntut untuk menjunjung tinggi kedisiplinan.
Hal inilah yang terus memacu Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Ir Adrianus Tinungki, untuk jor-joran melakukan pembenahan tingkat kedisiplinan kerja dan kehadiran PNS yang bertugas di pemerintahan kabupaten Mitra. “Bicara soal kedisiplinan, maka semua PNS diwajibkan mengikuti apel. Dan jika didapati tidak ikut apel, pasti akan ditindak tegas. Mulai dari memberikan peringatan dan sanksi keras bagi pegawai yang kedapatan tidak mengikuti apel tanpa alasan yang jelas,” ungkap Tinungki.
Lanjutnya, bahwa sudah saatnya para PNS Mitra tidak lagi bekerja semau gue, akan tetapi harus mampu taat pada aturan dan etika birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang maksimal selayaknya seorang abdi negara. “Mau tidak mau, kita sudah harus memaksimalkan potensi kita, dan harus mampu melahirkan trobosan dalam rangka membantu percepatan program pemerintah kabupaten sekaligus mewujudkan sistem birokrasi beretika dan disiplin dalam bekerja dan dalam keseharian kita,” pungkasnya.(dul)