BeritaManado.com — Fenomena nonaktifnya Menpora Dito menyisakan ketidakharmonisan dalam tubuh Kemenpora. Menurut Dr. Harley Mangindaan, masalah ini tidak lepas dari dinamika hubungan KONI dan KOI, dualisme kepemimpinan cabang olahraga, serta tarik menarik politik di balik amandemen UU Olahraga.
Hamka Hendra Noer menegaskan pentingnya kajian akademis agar arah kebijakan Indonesia lebih jelas, bukan sekadar reaktif pada situasi politik.
Kemenpora dan Agenda Besar
Kemenpora telah merumuskan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) untuk mencetak atlet berkelas dunia pada 2045. Namun, realisasi agenda ini kerap terhambat oleh politik, regulasi, dan tumpang tindih kewenangan.
Belajar dari pengalaman, Presiden tidak seharusnya menunjuk Menpora hanya berdasarkan kepentingan politik jangka pendek. Kepemimpinan olahraga membutuhkan visi jangka panjang dan profesionalisme.
Tantangan Utama
Catatan akademik menunjukkan tiga tantangan utama:
1. Lemahnya koordinasi antar lembaga.
2. Keterbatasan anggaran.
3. Minimnya partisipasi masyarakat sipil.
Kondisi ini berimbas pada melemahnya DBON, persiapan PON dan SEA Games, hingga ketidakpastian bagi atlet.
Good Governance in Sport
Penyelesaian masalah membutuhkan penerapan prinsip tata kelola yang baik: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pemerintah juga harus memastikan koordinasi lintas sektor, memperkuat basis komunitas, serta membuka akses publik terhadap anggaran dan proses seleksi atlet.
Islandia bisa menjadi contoh: dengan tata kelola berbasis komunitas, negara kecil itu mampu tampil di Piala Dunia. Artinya, kunci keberhasilan bukan sekadar dana, melainkan manajemen yang baik.
Pemuda dan Pembangunan
UU No. 40 Tahun 2009 menekankan pentingnya pembangunan pemuda melalui pendidikan nonformal, penguatan organisasi, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Hal ini selaras dengan konsep human capital (pendidikan, keterampilan, kesehatan) dan social capital (solidaritas, jaringan sosial).
Dengan pendekatan ini, pemuda tidak sekadar menjadi konsumen program pemerintah, tetapi juga agen perubahan sosial.
Reformasi Kelembagaan
Langkah penting yang harus ditempuh:
• Reformasi tata kelola KONI–KOI.
• Konsistensi pelaksanaan DBON.
• Depolitisasi jabatan olahraga.
• Transparansi dan akuntabilitas anggaran.
• Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik.
Dengan itu, Kemenpora dapat melahirkan pemuda yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global, serta menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan inklusif.
(rds)
