Jakarta, BeritaManado.com — Isu perombakan kabinet kembali jadi perbincangan hangat.
Kali ini, nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ikut terseret setelah ia mengumumkan mundur dari kursi DPR RI.
Kabar yang beredar menyebutkan, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu bakal mengisi jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Namun, rumor yang telanjur viral di media sosial ini langsung dibantah keras oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi.
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com, Ia menegaskan bahwa isu tersebut hanyalah gosip belaka yang tidak memiliki dasar.
Saat ditemui awak media di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025), Bambang terang-terangan menyebut bahwa kabar tersebut tidak pernah dibahas, baik di internal partai maupun fraksi.
Baginya, informasi tanpa sumber yang jelas tidak patut dipercaya.
“Ah, itu isu yang enggak ini lah, enggak bisa diberi isunya siapa,” ucap Bambang.
Ia juga tak segan menyindir pihak-pihak yang menyebarkan atau membahas isu tanpa dasar. Menurutnya, hal itu sama saja dengan ghibah, sebuah praktik yang tidak etis.
“Jadi kita begini lho, sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, ghibah. Jadi tidak perlu kita bahas, kan,” tegasnya.
Bambang bahkan melontarkan kritik pedas kepada para jurnalis agar lebih selektif dalam mengutip informasi.
Ia mengingatkan pentingnya prinsip cover both sides atau mengecek kebenaran berita dari berbagai sumber tepercaya, alih-alih hanya menelan mentah-mentah kabar yang berseliweran di media sosial.
“Kalau hanya mengutip dari sosmed, jangan dikutip. Itu jadikan bahan gosip aja, kan. Atau buat lucu-lucuan saja, kan,” sindirnya.
Kritik ini sangat relevan mengingat banyaknya informasi tak terverifikasi yang sering kali menyesatkan publik, terutama dalam isu politik.
Hak Prerogatif Presiden: Tak Ada Campur Tangan Partai
Bambang Haryadi kembali menegaskan bahwa Gerindra tidak pernah membahas penunjukan Rahayu Saraswati sebagai menteri.
Ia menggarisbawahi bahwa penunjukan menteri adalah murni hak prerogatif presiden, yang tidak bisa diintervensi oleh partai maupun pihak mana pun.
“Oh, kita enggak, bukan dari internal. Itu haknya presiden. Masa kita campurin, kan? Itu hak prerogatif Presiden. Kita enggak boleh ikutan,” pungkasnya.
(jenlywenur)
