Tragedi maut dalam ajang drag race di Kota Kotamobagu seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sebuah kecelakaan akibat kendaraan kehilangan kendali.
Kecelakaan memang dapat terjadi dalam olahraga otomotif, tetapi justru karena risikonya tinggi, maka keselamatan tidak boleh diserahkan kepada keberuntungan.
Ketika sebuah kegiatan menghadirkan kendaraan berkecepatan tinggi di tengah masyarakat, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh risiko terhadap pembalap, panitia, petugas dan terutama penonton telah diidentifikasi dan dikendalikan secara memadai?
Laporan terbaru menyebutkan delapan orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Dalam dunia keselamatan kerja dan keselamatan publik dikenal pendekatan Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control ( HIRARC).
Prinsipnya sederhana tetapi sangat fundamental pertama adalah identifikasi bahayanya serta nilai seberapa besar kemungkinan dan dampaknya dan kendalikan risikonya sebelum kegiatan dilaksanakan.
Dalam sebuah drag race, hazard bukan hanya kendaraan yang melaju sangat cepat.
Ada risiko kendaraan keluar lintasan, kegagalan pengereman, kebakaran, tabrakan, kerumunan penonton, akses evakuasi yang terhambat, hingga keterbatasan fasilitas medis.
Karena itu, pertanyaan kita bukan semata-mata “mengapa mobil itu keluar lintasan?”, tetapi “mengapa ketika kendaraan keluar lintasan, masyarakat bisa berada pada zona yang memungkinkan terjadinya korban fatal?”
Di sinilah tanggung jawab pemerintah atau pejabat yang memiliki kewenangan menjadi sangat penting.
Izin penyelenggaraan sebuah kegiatan publik semestinya bukan sekadar persoalan administratif—surat lengkap, rekomendasi lengkap, lalu izin diberikan.
Izin seharusnya merupakan keputusan keselamatan.
Artinya, sebelum suatu kegiatan yang memiliki risiko tinggi berlangsung, harus dapat dipastikan bahwa lokasi, desain lintasan, safety barrier, jarak aman penonton, pengaturan massa, petugas keselamatan, ambulans, jalur evakuasi, komunikasi darurat, serta emergency response plan benar-benar memadai.
Jika suatu risiko tidak dapat dikendalikan sampai pada tingkat yang dapat diterima, maka secara prinsip kegiatan tersebut semestinya diubah, ditunda atau tidak diizinkan.
Karena itu, tragedi Kotamobagu patut menjadi momentum evaluasi yang lebih besar daripada sekadar mencari siapa yang paling bertanggung jawab setelah korban berjatuhan.
“Kita perlu melihat rantai keselamatan secara utuh terkait siapa penyelenggaranya, siapa yang memberikan rekomendasi, siapa yang memeriksa lokasi, siapa yang memastikan standar keselamatan terpenuhi, siapa yang bertanggung jawab terhadap posisi penonton, dan apakah seluruh risk assessment benar-benar dilakukan sebelum izin diberikan,” katanya.
Polisi sendiri kini diberitakan mengusut aspek panitia dan kelayakan sirkuit.
“Pada akhirnya, kita kembali kepada sebuah adagium hukum yang sangat tua namun tetap relevan yaitu Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Prinsip ini juga dikenal dalam wacana pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia,” katanya.
Pemerintah bukan hanya hadir untuk memberikan izin dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, namun memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa kepentingan, keselamatan dan jiwa masyarakat tidak dikorbankan oleh sebuah kegiatan yang sebenarnya dapat diprediksi risikonya.
Maka dari tragedi ini hendaknya lahir sebuah pelajaran, dimana jangan menunggu korban untuk membuktikan bahwa sebuah risiko memang nyata.
“Keselamatan yang baik adalah keselamatan yang mampu mencegah tragedi sebelum terjadi,” ujar Stefen Supit.
Jika HIRARC dilakukan dengan benar, bahaya diidentifikasi sebelum kegiatan dimulai, risiko dinilai secara objektif, dan pengendalian diterapkan secara tegas.
Sebab bagi pemerintah yang sungguh-sungguh menempatkan rakyat sebagai pusat pelayanan, ukuran keberhasilan sebuah event bukan hanya “acaranya sukses dan ramai”, tetapi yang jauh lebih penting yaitu semua orang bisa pulang dengan selamat.
