
Soni Sumarsono. Diabadikan di depan “Branding” Mari jo ka Manado
Manado – Pemadaman listrik yang sering terjadi di Sulawesi Utara (Sulut) membuat Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono sempat jengkel, bahkan banyaknya pengaduan dari masyarakan menjadi makanan sehari-hari Pj Gubernur yang aktif di media sosial ini.
Tak heran banyak cai maki yang ditujukan kepadanya terkait permasalahan listrik yang terjadi di Sulut, belum lagi kegiatan demonstrasi serta permintaan pemecatan GM PLN yang dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah kelistrikan listrik di Sulut, namun Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini akhirnya angkat bicara.
Menurutnya terkait dengan listrik yang sering padam tidak bisa hanya diselesaikan dengan demonstrasi maupun pemecatan pimpinan PLN.
“Demonstrasi tidak menyelesaikan masalah, begitu juga dengan pemecatan juga tidak menyelesaikan masalah, persoalannya bukan disitu,” kata Sumarsono.
Diapun memahami permasalahan listrik di masyarakan begitu kompleks, mulai dari alat-alat elektronik yan sering rusak, anak yang cerdas jadi tidak cerdas karena gangguan listrik, jelasnya.
“Permasalahan sekarang saat ini pihak PLN sementara melakukan konektifitas dari kapal, untuk melakukan itu ternyata tidak mudah, harus mengstabilitaskan kapal supaya tidak goyang.”
“Karena kalau goyang akan merusak mempengaruhi sistem listrik yang lain, alkisah semua itu butuh waktu, diperkirakan tanggal 23 (Januari) baru selesai, namun manusia hanya bisa merencanakan namun Tuhan yang menentukan,” tegas Sumarono.
Oleh karena itu dia berharap, kepada masyarakat agar bersabar karena permasalahan listrik ini juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. (rizath polii)

Demonstrasi dan pemecatan menjadi bagian dari “check and balance” sebuah negara berdemokrasi. Di Jepang atau Korea misalnya, kejadian seperti ini tidak perlu menunggu berdemonstrasi dahulu, tapi orang yang paling bertanggung jawab sudah langsung mundur sendiri dari jabatannya, sebelum dibilang tidak becus dan dipaksa mundur. Adanya tambahan kapal pembangkit listrik bukan hanya di wilayah ini saja, diseluruh dunia ada kapal seperti ini, mengapa masalah “kapal goyang” tidak diantisipasi sejak awal? Apa masalah ini terjadi juga di Sumut atau di NTT yg menggunakan fasilitas kapal pembangkit dengan fungsi yang sama? Dan jadwal tanggal operasional “molor” lagi menjadi 23 Januari? Nanti keluar statement baru lagi dari GM PLN Pak Baringin, bahwa jika tidak nyala 23 Januari akan bersedia mundur? Demonstrasi terjadi karena manusia masih punya hati dan peduli terhadap wilayah ini. Apakah masyarakat dibiarkan hanya berpasrah saja dan wilayah kita balik ke zaman batu?
Ya pemecatan GM PLN memang tidak langsung berarti masalah beres. Tetapi ancaman pemecatan itu positif sebagai deterrent untuk menjaga kinerja GM PLN untuk tetap maksimal. Sama seperti perusahaan2 lainnya, kalau banyak customer2 komplain, maka CEO yang paling bertanggung jawab dan bisa terancam diganti oleh orang yg lebih kompeten.
Soal kinerja PLN, beberapa hari lalu dijanjikan tanggal 16 kapal MVPP tersebut sudah beroperasi, sekarang diganti tanggal 23. Mungkin besok diganti lagi alasan harus studi banding dulu buat belajar pengoperasian kapal tsb? Pendek kata, janji PLN apalagi melalui GM-nya, hendaknya ditepati karena rakyat lah yang membayar gaji karyawan2 PLN termasuk GM. Kalau merasa tidak mampu melakukan pekerjaannya, silahkan angkat kaki dan bersedia diganti. Mungkin bukan solusi instan, tapi bisa meningkatkan kinerja dan mungkin GM berikutnya bisa berjanji sesuatu yang bisa ditepati olehnya.
Hampir 90% masalah PLN adalah murni kesalahan manusia. Salah investasi, salah pengoperasian, birokrasi yang berbelit-belit, korupsi yang sudah mengakar, hampir semua adalah masalah2 yang seharusnya bisa diantisipasi. ‘Tuhan yang menentukan’ itu bukan jawaban yang logika untuk permasalahan PLN di daerah ini.
Kalau pejabat Gubernur bilang demonstrasi tdk dpt menyelesaikan masalah, menunjukan beliau krg paham berdemokrasi. Demonstrasi adalah bagian dari aplikasi suara rakyat Dan suara rakyat hal yang mendasar dalam romantika demokrasi.