Beberapa pesta demokrasi pasca reformasi 1999, kerap kali menghadirkan friksi dan fragmentasi karena politik identitas.
Hal ini, tentu menjadi ancaman bagi negeri Bhinneka Tunggal Ika ini.
Contoh yang paling melekat dalam memori publik adalah Pilkada DKI tahun 2017 silam.
“Indonesia menyaksikan wajah demokrasi yang bisa mengurai, memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pemilu 2019 silam, potret itu kembali disajikan di hadapan publik,” jelas dia.
Tahun Politik 2024 merupakan tahun maha penting.
Melihat tren politik pada masa ini, Pemuda Katolik menetapkan beberapa kebijakan organisasi sebagai berikut:
- Penyelesaian sengketa Pemilu Serentak melalui jalur-jalur yang sudah disediakan: lewat DKPP, Bawaslu, maupun melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
- Kerja sama aparat (Polisi dan TNI) dengan lintas sektoral untuk mengawal keamanan dan ketertiban jelang, selama dan pasca pilpres, pileg dan pilkada.
- Kerja sama yang konkret antara ormas-ormas berbasis keagamaan dan tokoh agama.
- Memelopori kampanye media sosial melalui konten-konten posisitif dan anti hoax. Tahun Politik 2024 akan menjadi salah satu rekomendasi utama kongres.
Selanjutnya wabah COVID-19 dan Lingkungan Hidup adalah tema penting lain kongres ini.
Khusus terkait COVID-19, Pemuda Katolik sejak awal pandemi telah membuat gerakan #Angkat Satu Saudara yang digalakkan oleh Satgas COVID-19 Pemuda Katolik yang berada di setiap struktur organisasi.
Satgas COVID-19 ini juga menyalurkan bantuan sosial dan menjadi mitra pemerintah dalam perluasan dan percepatan vaksinasi.
Terkait vaksinasi, Pemuda Katolik melalui kongres ini mendorong pemerintah untuk memastikan vaksinasi yang menjangkau pedesaan-pedesaan terpencil.
Satgas COVID-19 Pemuda Katolik siap sedia menjadi mitra pemerintah dalam percepatan vaksinasi.
(***/jenly)
