Manado – Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw sedang menggenjot peningkatan ekonomi melalui sektor pariwisata. Provinsi Sulawesi Utara bahkan oleh pemerintah sedang digenjot menjadi tujuan wisata andalan di Indonesia bagian timur.
Pendapat menarik disampaikan Teddy Kumaat pada rapat Pansus DPRD Sulut pembahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2016 bersama SKPD mitra kerja Komisi 4, Senin (10/4/2017). “Sulawesi Utara telah menjadi salah-satu destinasi wisata sehingga sudah sepantasnya bagi pemerintah terutama dinas kesehatan membuat rumah-sakit wisata seperti yang dilakukan negara-negara maju,” terang Teddy Kumaat pada rapat yang dipimpin Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang dan dihadiri Sekprov Edwin Silangen.
Ketua Fraksi PDIP anggota Komisi 2 ini mengusulkan Rumah-Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan di Langowan, Kabupaten Minahasa layak dijadikan rumah-sakit wisata. “Karena rumah-sakit ini terletak di kawasan yang asri, banyak pohok berusia ratusan tahun, lingkungan yang nyaman serta banyak kelebihan lainnya. Kita jadikan rumah-sakit ini tempat menyembuhkan sakit sekaligus berwisata,” jelas Teddy Kumaat.
Teddy Kumaat juga meminta kepada Bank SulutGo menjadi pioner perekonomian serta memenangkan persaingan dengan bank-bank lainnya. Bank SulutGo bisa diandalkan agar perputaran uang lebih dominan, meningkatkan kredit produktif, menguasai pasar di Sulawesi Utara dan konsisten memberi bantuan CSR.
“Karena bank-bank BUMN dan bank swasta itu mereka hanya membawa keluar uang kita. Tanpa disadari kita mengalami pelemahan ekonomi lokal. Perlu evaluasi cabang-cabang di daerah, perbanyak pasar UMKM pada akhirnya pasar dikuasai oleh masyarakat lokal,” tandas Teddy Kumaat.
Sementara Dirut Bank SulutGo, Jeffry Dendeng, menjelaskan, Bank Sulut telah melaksanakan junior fasility dan financial ratio. Rencana kedepan pembenahan produk, peningkatan transaksi dan BSG digital. “Soal Bank Banten memang tergantung struktur dana, nah lalu struktur dana kita kurang sehat namun kini sudah diperbaiki perlahan. Sementara CSR 2016 lalu teralisasi sekitar 6 miliar dari 20 miliar yang dianggarkan,” terang Jeffry Dendeng.
Perdagangan wanita (human trafficking) dan pelecehan terhadap anak-anak dibawah umur juga terangkat rapat LKPJ tersebut. Anggota Pansus Denny Harry Sumolang, menyoroti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terjebak pada kegiatan-kegiatan seremonial tidak menyentuh langsung dengan perempuan dan anak.
“Saya belum melihat tindakan nyata dari Dinas melakukan pencegahan perdagangan perempuan-perempuan Sulawesi Utara keluar daerah bahkan keluar negeri dengan modus tenaga kerja. Perempuan jangan dijadikan komoditi pahlawan devisa, mestinya pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di depan melakukan pencegahan berkoordinasi dengan instansi lainnya,” tegas Denny Sumolang.
Senada diungkapkan anggota Pansus lainnya, Fanny Legoh. Stigma negatif perempunan Sulawesi Utara harus dihilangkan. Banyak sisi positif perempuan Sulut yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. “Misalnya 4 B (Bubur, Boulevard, Bunaken dan Bibir) menjadi stigma negatif. Kecantikan para perempuan Manado menjadi komoditi tidak baik. Padahal, sejarah membuktikan Sulut pernah melahirkan tokoh-tokoh perempuan berkualitas seperti Maria Walanda Maramis bahkan jenderal polisi wanita pertama di Indonesia,” tandas Fanny Legoh.
Rapat pembahasan LKPJ juga mengungkap proyek galian C menjadi salah-satu penyebab banjir di banyak tempat. Anggota Pansus, Denny Harry Sumolang, mengingatkan pemerintah melakukan revisi RTRW serta jelih. Sementara Teddy Kumaat, menilai kawasan hutan dijadikan pemukiman bahkan galian C material batu di kaki Gunung Lokon dan Gunung Mahawu diduga juga telah mengakibatkan banjir di Kota Tomohon dan Minahasa beberapa waktu lalu.
“Ternyata banjr yang melanda beberapa kawasan di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa bulan lalu juga disebabkan galian C. Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang memberi izin harus melakukan kajian ulang. Di lingkar danau Tondano saya melihat sudah ada galian C. Saya berharap aktivitas ini tidak berdampak negatif bagi masyarakat sekitar serta tidak merusak lingkungan,” tutur Denny Sumolang. “Galian C disana (kaki gunung Lokon) dulunya izin dari Minahasa, mungkin sekarang perlu perubahan di tata-ruang karena tata-ruang dulu tidak sesuai lagi apalagi sekarang kawasan hutan sudah menjadi wewenang pemerintah provinsi,” tambah Teddy Kumaat.
Sekprov Sulut, Edwin Silangen, berkomitmen akan menindaklanjuti temuan lapangan oleh anggota DPRD. “Akan kita tindaklanjuti jika melanggar aturan kita beri sanksi,” tegas Edwin Silangen. (Advertorial/JerryPalohoon)
Manado – Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw sedang menggenjot peningkatan ekonomi melalui sektor pariwisata. Provinsi Sulawesi Utara bahkan oleh pemerintah sedang digenjot menjadi tujuan wisata andalan di Indonesia bagian timur.
Pendapat menarik disampaikan Teddy Kumaat pada rapat Pansus DPRD Sulut pembahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2016 bersama SKPD mitra kerja Komisi 4, Senin (10/4/2017). “Sulawesi Utara telah menjadi salah-satu destinasi wisata sehingga sudah sepantasnya bagi pemerintah terutama dinas kesehatan membuat rumah-sakit wisata seperti yang dilakukan negara-negara maju,” terang Teddy Kumaat pada rapat yang dipimpin Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang dan dihadiri Sekprov Edwin Silangen.
Ketua Fraksi PDIP anggota Komisi 2 ini mengusulkan Rumah-Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan di Langowan, Kabupaten Minahasa layak dijadikan rumah-sakit wisata. “Karena rumah-sakit ini terletak di kawasan yang asri, banyak pohok berusia ratusan tahun, lingkungan yang nyaman serta banyak kelebihan lainnya. Kita jadikan rumah-sakit ini tempat menyembuhkan sakit sekaligus berwisata,” jelas Teddy Kumaat.
Teddy Kumaat juga meminta kepada Bank SulutGo menjadi pioner perekonomian serta memenangkan persaingan dengan bank-bank lainnya. Bank SulutGo bisa diandalkan agar perputaran uang lebih dominan, meningkatkan kredit produktif, menguasai pasar di Sulawesi Utara dan konsisten memberi bantuan CSR.
“Karena bank-bank BUMN dan bank swasta itu mereka hanya membawa keluar uang kita. Tanpa disadari kita mengalami pelemahan ekonomi lokal. Perlu evaluasi cabang-cabang di daerah, perbanyak pasar UMKM pada akhirnya pasar dikuasai oleh masyarakat lokal,” tandas Teddy Kumaat.
Sementara Dirut Bank SulutGo, Jeffry Dendeng, menjelaskan, Bank Sulut telah melaksanakan junior fasility dan financial ratio. Rencana kedepan pembenahan produk, peningkatan transaksi dan BSG digital. “Soal Bank Banten memang tergantung struktur dana, nah lalu struktur dana kita kurang sehat namun kini sudah diperbaiki perlahan. Sementara CSR 2016 lalu teralisasi sekitar 6 miliar dari 20 miliar yang dianggarkan,” terang Jeffry Dendeng.
Perdagangan wanita (human trafficking) dan pelecehan terhadap anak-anak dibawah umur juga terangkat rapat LKPJ tersebut. Anggota Pansus Denny Harry Sumolang, menyoroti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terjebak pada kegiatan-kegiatan seremonial tidak menyentuh langsung dengan perempuan dan anak.
“Saya belum melihat tindakan nyata dari Dinas melakukan pencegahan perdagangan perempuan-perempuan Sulawesi Utara keluar daerah bahkan keluar negeri dengan modus tenaga kerja. Perempuan jangan dijadikan komoditi pahlawan devisa, mestinya pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di depan melakukan pencegahan berkoordinasi dengan instansi lainnya,” tegas Denny Sumolang.
Senada diungkapkan anggota Pansus lainnya, Fanny Legoh. Stigma negatif perempunan Sulawesi Utara harus dihilangkan. Banyak sisi positif perempuan Sulut yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. “Misalnya 4 B (Bubur, Boulevard, Bunaken dan Bibir) menjadi stigma negatif. Kecantikan para perempuan Manado menjadi komoditi tidak baik. Padahal, sejarah membuktikan Sulut pernah melahirkan tokoh-tokoh perempuan berkualitas seperti Maria Walanda Maramis bahkan jenderal polisi wanita pertama di Indonesia,” tandas Fanny Legoh.
Rapat pembahasan LKPJ juga mengungkap proyek galian C menjadi salah-satu penyebab banjir di banyak tempat. Anggota Pansus, Denny Harry Sumolang, mengingatkan pemerintah melakukan revisi RTRW serta jelih. Sementara Teddy Kumaat, menilai kawasan hutan dijadikan pemukiman bahkan galian C material batu di kaki Gunung Lokon dan Gunung Mahawu diduga juga telah mengakibatkan banjir di Kota Tomohon dan Minahasa beberapa waktu lalu.
“Ternyata banjr yang melanda beberapa kawasan di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa bulan lalu juga disebabkan galian C. Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang memberi izin harus melakukan kajian ulang. Di lingkar danau Tondano saya melihat sudah ada galian C. Saya berharap aktivitas ini tidak berdampak negatif bagi masyarakat sekitar serta tidak merusak lingkungan,” tutur Denny Sumolang. “Galian C disana (kaki gunung Lokon) dulunya izin dari Minahasa, mungkin sekarang perlu perubahan di tata-ruang karena tata-ruang dulu tidak sesuai lagi apalagi sekarang kawasan hutan sudah menjadi wewenang pemerintah provinsi,” tambah Teddy Kumaat.
Sekprov Sulut, Edwin Silangen, berkomitmen akan menindaklanjuti temuan lapangan oleh anggota DPRD. “Akan kita tindaklanjuti jika melanggar aturan kita beri sanksi,” tegas Edwin Silangen. (Advertorial/JerryPalohoon)