“Saya berharap ini kita taati untuk semua yang ada di Sulut baik masyarakat maupun pengusaha. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, kepastian RTRW menjadi sinyal positif bagi investor. Dengan arah tata ruang yang jelas dan telah disetujui pemerintah pusat, dunia usaha kini memiliki kepastian hukum dalam merencanakan investasi di Sulut.

Investor sudah bisa diyakini bahwa RTRW ini tidak akan berubah ke depan.

Dan yang terpenting, kata Wowor, penetapan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut 2025-2044 resmi menjadi Perda.

“Dengan RTRW ini akan memberikan jaminan hukum bagi penambang rakyat yang selama ini bekerja tanpa rasa keamanan, tidak lagi harus kejar-kejaran dengan aparat hukum,” lugas Wowor.

Menurutnya, Gubernur Yulius Selvanus memberikan jaminan hidup bagi 12 ribu penambang rakyat.

Mimpi yang selama ini ditunggu para penambang rakyat akhirnya terwujud. Ini akan menjadikan salah satu sektor primadona untuk perputaran ekonomi Sulut.

Mewakili warga penambang rakyat, Wowor juga menyampaikan terima kasih atas keseriusan Gubernur Yulius selvanus yang telah memberikan jaminan hidup bagi penambang rakyat.

(***/Anggawirya Mega)