Sebabnya, penggunaan baterai nikel mengharuskan mereka mengubah desain kendaraan.

“Mereka seharusnya buat baterai di sini, materialnya dari sini. Seharusnya pemerintah mewaspadai juga nikelnya mau dikemanakan,” ujarnya sambil menambahkan bahwa impor kendaraan listrik seharusnya dibatasi.

Mimpi Raksasa EV Makin Jauh?

Putra mengatakan bila hilirisasi nikel tetap seperti saat ini, Indonesia hanya akan menjadi eksportir bahan baterai setengah jadi. Dia memperkirakan pada 2027, Indonesia kemungkinan hanya akan menambah kapasitas produksi baterai sebesar 25 hingga 45GWh, dari rencana kapasitas 10 GWh yang akan beroperasi tahun ini.

Dia juga memproyeksikan antara 70 persen hingga 80 persen kendaraan listrik di Indonesia kemungkinan tidak akan menggunakan baterai nikel, sehingga tidak banyak ketersambungan antara ekspansi industri smelter nikel dengan kendaraan listrik.

“Kalau Indonesia harus berkompetisi ketat dengan Vietnam dan Thailand -yang notabene tidak memiliki nikel- melalui berbagai insentif untuk mengundang pabrikan EV, masyarakat tentu patut bertanya lantas di mana daya tawar nikel yang dijanjikan?” kata Putra.

Padahal, imbuhnya, Indonesia telah memberikan begitu banyak insentif dan kelonggaran serta menyaksikan deforestasi yang semakin meningkat dengan kisah menjadi raja kendaraan listrik.

“Dengan semua alasan tersebut, kemungkinan besar Indonesia utamanya hanya akan menjadi eksportir bahan baterai EV setengah jadi,” kata Putra.

Profesor Evvy menyarankan impor kendaraan listrik seharusnya sudah mulai dikurangi sembari mempersiapkan industri baterai.

“Saya berharap pemerintah yang baru tetap menyelesaikan hilirisasi, aturan ditegakkan, kalau mereka mau jualan motor-mobil, semua ada di Indonesia. Itu membangun Indonesia,” ujarnya.

(Sumber: voaindonesia.com)