“Mendapatkan pasokan bahan berkualitas tinggi bukanlah solusi untuk hal ini,” imbuhnya.
Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) memproyeksikan, kapasitas produksi baterai lithium-ion China akan meningkat menjadi 2.93 terrawatt hour (Twh) pada 2025 dan 4.65 Twh pada 2030, dari 1.2 Twh pada 2022.
Karut-Marut Kebijakan Kendaraan Listrik
Para pengamat juga menyoroti sejumlah kebijakan kendaraan listrik yang dipandang justru bisa menghambat perkembangan industri domestik.
Misalnya, pembebasan pajak barang mewah (PpnBM) untuk kendaraan listrik jenis completely built-up (CBU) dan completely knock-down (CKD), yang seharusnya 15 persen, mulai Januari hingga Desember 2024.
Selain itu, pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian kendaraan listrik dipangkas, dari 11 persen menjadi 1 persen.
Banyaknya insentif memang telah menarik produsen kendaraan listrik terkemuka, termasuk Beyond Your Dream (BYD), CATL, Wuling dan Neta, untuk menjual produk mereka di Indonesia.
Namun, Profesor Evvy mengatakan insentif tersebut bertentangan dengan upaya Indonesia untuk mengembangkan kapasitas produksi kendaraan listrik.
Dia membandingkan dengan Vietnam yang meski tidak punya nikel, tetapi sudah mampu membuat kendaraan listrik nasionalnya sendiri, yang diproduksi oleh Vinfast.
“Saya di Vietnam delapan hari yang berseliweran mobil-mobil Vinfast. Kalau di sini (di Indonesia-red) yang ada Wuling, Hyundai. Yang produksi mobil kita mana? Indonesia ini jadi perang tanding mobil EV luar negeri,” kata Evvy.
Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Indonesia memproduksi 15.813 unit Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sepanjang 2023, sedangkan pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik mencapai 600.000 pada 2030.
Artinya, dalam lima tahun ke depan, Indonesia harus memproduksi rata-rata 120.000 unit kendaraan listrik dalam setahun.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Maritim, Rachmat Kaimuddin, dalam diskusi dengan Jakarta Foreign Correspondence Club (JFCC) beberapa waktu lalu menjelaskan insentif tidak diberikan begitu saja.
Bila para pelaku bisnis ingin mendapatkan penghapusan PPnBM hingga 2025, kata Rachmat, mereka juga harus berkomitmen memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah yang sama dengan kendaraan yang diimpor.
Selain itu, mereka juga harus memenuhi persyaratan TKDN, yaitu minimum 40 persen pada 2026, naik menjadi 60 persen pada 2027 hingga 2029 dan minimum 80 persen pada 2030.
Namun, Jom Madan mengatakan persyaratan TKDN itu mungkin sulit dipenuhi di masa depan karena sejumlah tantangan dalam produksi baterai tadi.
“Ketika pemerintah (Indonesia) sedang mencoba untuk meningkatkan produksi baterai kendaraan listrik lokal, industri ini mungkin akan kesulitan bersaing dengan produsen baterai kendaraan listrik yang sudah mapan di China,” ujar Madan.
Persaingan Alternatif Baterai Tanpa Nikel
Industri baterai berbasis nikel Indonesia juga akan menghadapi meningkatnya persaingan dari baterai-baterai yang tidak menggunakan nikel.
Salah satunya yang sedang naik daun adalah baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP), yang mengandung litium, besi, dan fosfat.
Menurut Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) dalam Global EV Outlook 2024 yang dirilis 4 April, penggunaan baterai EV dengan kandungan nikel tinggi dalam produksi baterai global turun menjadi 54 persen pada 2023, dari 61 persen pada 2022.
Sebaliknya, porsi baterai LFP meningkat menjadi 40 persen pada 2023, dari 28 persen pada 2021.
Secara performa, baterai berbasis nikel seperti NMC dan NCA (nickel, cobalt, aluminum), bisa menyimpan lebih banyak energi dalam ukuran yang lebih kecil dibanding LFP.
Namun, bahan baku LFP, yaitu besi dan fosfat, tersedia dalam jumlah besar dan mudah didapat dibandingkan nikel.
Dengan demikian, kendaraan listrik bertenaga baterai LFP bisa lebih murah daripada kendaraan listrik dengan baterai nikel.
Menurut IEA dalam laporan yang sama, harga baterai NMC berkisar hampir 25 persen lebih mahal daripada LFP.
Ketersediaan bahan baku juga yang menjadi salah satu faktor mendorong meningkatnya penggunaan LFP.
Sementara itu, kendaraan listrik impor yang masuk ke Indonesia kebanyakan menggunakan baterai LFP terutama dari China, yang memiliki hampir 100 persen kapasitas produksi LFP di dunia.
BYD adalah salah satu konsumen baterai LFP terbesar.
Menurut IEA, BYD menyumbang 50 persen permintaan baterai LFP untuk kendaraan listrik ringan, seperti mobil penumpang.
Evvy mengatakan produsen China, seperti BYD dan Wuling, mungkin akan tetap menggunakan baterai LFP jika memang berencana memproduksi kendaraan listriknya di Indonesia.
Sebabnya, penggunaan baterai nikel mengharuskan mereka mengubah desain kendaraan.
“Mereka seharusnya buat baterai di sini, materialnya dari sini. Seharusnya pemerintah mewaspadai juga nikelnya mau dikemanakan,” ujarnya sambil menambahkan bahwa impor kendaraan listrik seharusnya dibatasi.
Mimpi Raksasa EV Makin Jauh?
Putra mengatakan bila hilirisasi nikel tetap seperti saat ini, Indonesia hanya akan menjadi eksportir bahan baterai setengah jadi. Dia memperkirakan pada 2027, Indonesia kemungkinan hanya akan menambah kapasitas produksi baterai sebesar 25 hingga 45GWh, dari rencana kapasitas 10 GWh yang akan beroperasi tahun ini.
Dia juga memproyeksikan antara 70 persen hingga 80 persen kendaraan listrik di Indonesia kemungkinan tidak akan menggunakan baterai nikel, sehingga tidak banyak ketersambungan antara ekspansi industri smelter nikel dengan kendaraan listrik.
“Kalau Indonesia harus berkompetisi ketat dengan Vietnam dan Thailand -yang notabene tidak memiliki nikel- melalui berbagai insentif untuk mengundang pabrikan EV, masyarakat tentu patut bertanya lantas di mana daya tawar nikel yang dijanjikan?” kata Putra.
Padahal, imbuhnya, Indonesia telah memberikan begitu banyak insentif dan kelonggaran serta menyaksikan deforestasi yang semakin meningkat dengan kisah menjadi raja kendaraan listrik.
“Dengan semua alasan tersebut, kemungkinan besar Indonesia utamanya hanya akan menjadi eksportir bahan baterai EV setengah jadi,” kata Putra.
Profesor Evvy menyarankan impor kendaraan listrik seharusnya sudah mulai dikurangi sembari mempersiapkan industri baterai.
“Saya berharap pemerintah yang baru tetap menyelesaikan hilirisasi, aturan ditegakkan, kalau mereka mau jualan motor-mobil, semua ada di Indonesia. Itu membangun Indonesia,” ujarnya.