Manado – Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) memperingatkan para Bupati/Walikota supaya jangan sekali-kali memobilisir PNS untuk terlibat dalam politik praktis, termasuk memanfaatkan Panitia Penyelenggaran Pemilu dan instansi teknis lainnya. Hal ini disampaikan SHS dalam Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketrentaman Dan Ketertiban Masyarakat, yang diikuti Unsur Forkopimda Sulut, bersama unsur Muspida, serta pejabat eselon II Pemprov dan Kabupaten/Kota di Hotel Novotel Manado, Rabu (10/4).

Dia bahkan mengingatkan kepada para Bupati/Walikota (incumben) yang ikut kembali dalam Pemilukada di Kabupaten/Kota masing-masing, supaya mampu menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, bagaimana itu, seni kepemimpinan saudara sangat menentukan sehingga tidak terjadi instabilitas, mantapkan koordinasi dengan unsur Muspida hingga pimpinan masyarakat paling bawah.

Mantan Walikota Bitung ini juga menambahkan, berpolitik dalam kesantunan, jangan terlalu overkonfidensi, serta jalankan proses pemerintahan dan pembangunan sampai pada ijin berkampanye. Hal itu penting di sampaikan agar para Bupati dan Walikota yang akan tampil sebagai incumben dalam pemilukada ini, benar-benar bisa meyakinkan.

“Karena taruhannya adalah jabatan saudara yang sementara dipegang saat ini,” ujar sarundajang.

Diakuinya tensi politik di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, dinamikanya mulai terasa, walaupun heating politik masih wajar-wajar.

“Mudah-mudahan tensi politik ini bisa dipertahankan hingga sampai pada pelaksanaan pilkada nanti,” harap mantan Gubernur Maluku dan Maluku Utara ini.

Sarundajang menyebutkan, ada lima Kabupaten/Kota di Sulut pada pertengahan hingga akhir tahun 2013 ini akan menggelar Pemilukada. Seperti diketahui, kelima daerah tersebut secara berturut-turut yaitu Kabupaten Bolmut, Mitra, Sitaro, Kotamobagu dan Kabupaten Talaud.

Khusus Pilkada Kabupaten Talaud dimajukan karena masa berakhir bersamaan dengan pemilihan legislatif (Pileg). (Jrp)