Manado – Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sampai saat ini masih dinilai belum maksimal oleh beberapa pihak membuat Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kembali angkat bicara. Menurutnya, reformasi birokrasi itu harus dimulai dari organisasi itu sendiri, yang dimaksud organisasi disini jelas Sarundajang adalah unit kerja yang mewadahi para pegawai negeri sipil (PNS).
“Penegakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimulai dari organisasi. Sayangnya saat ini didapati organisasi yang ada masih gemuk,” ujar Sarundajang.
Penyandang gelar Doktor Honoris Causa ini menyesalkan tentang fakta yang menunjukkan bahwa organisasi PNS saat ini masih gemuk. Malah dibandingkan dengan sistem perekrutan PNS di tahun 70-an yang dikenal dengan istilah ganti NIP (nomor induk pegawai), dengan rekrutmen PNS dewasa ini yang hampir tiap tahun menerima ratusan PNS baru, Sarundajang mengkhawatirkan beberapa tahun kedepan ada PNS yang bakal tidak akan ada meja kerja.
“Kalau sampai seperti itu maka reformasi birokrasi sebagaimana yang diharapkan semakin sulit dicapai,’’ katanya.
Ia menambahkan pencegahan sedini mungkin dirasa perlu dilakukan. Dan langkah tepat yang harus dilakukan adalah melakukan uji kompetensi pegawai, kompetensi pegawai perlu dilakukan dengan tujuan mengajarkan PNS semakin kreatif dan inovatif serta termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi karena sadar akan kompertensi yang ada.
“Sayangnya menyangkut kompetensi gampang kita menyebut tapi susah melakukan, dan ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama,” sesal Gubernur terbaik ini. (jrp)
