Manado – Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan pejabat Pemprov untuk ditempatkan di Kabupaten/Kota walaupun hal itu bisa saja terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ditanya sejumlah wartawan terkait akan adanya “gerbong” pejabat Pemprov yang akan ditempatkan di Kabupaten Minahasa.
“Provinsi ini betul-betul berdasarkan aturan-aturan bukan hanya di Minahasa, ada banyak Kabupaten/Kota yang membutuhkan aparat kita, kalau kita anggap cocok, memenuhi syarat, tidak melanggar aturan, silahkan,” tegas Sarundajang.
Lebih lanjut mantan Gubernur Maluku dan Maluku Utara menambahkan, hal ini jangan dipakai untuk menakut-nakuti.
“Jangan dipakai untuk menakut-nakuti, tidak ada itu bagi saya. Kalau memungkinkan diminta satu, dua tetapi sampai saat ini belum ada permintaan. Potensi banyak, kadang-kadang kita tawarkan tetapi sering juga mereka (Bupati/Walikota) minta,” ujar Ketua AIPI.
Sarundajang mengharapakan kepada semua Bupati/Walikota selalu menghindari jangan sampai ada pejabat yang non job. (Jrp)
Manado – Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan pejabat Pemprov untuk ditempatkan di Kabupaten/Kota walaupun hal itu bisa saja terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ditanya sejumlah wartawan terkait akan adanya “gerbong” pejabat Pemprov yang akan ditempatkan di Kabupaten Minahasa.
“Provinsi ini betul-betul berdasarkan aturan-aturan bukan hanya di Minahasa, ada banyak Kabupaten/Kota yang membutuhkan aparat kita, kalau kita anggap cocok, memenuhi syarat, tidak melanggar aturan, silahkan,” tegas Sarundajang.
Lebih lanjut mantan Gubernur Maluku dan Maluku Utara menambahkan, hal ini jangan dipakai untuk menakut-nakuti.
“Jangan dipakai untuk menakut-nakuti, tidak ada itu bagi saya. Kalau memungkinkan diminta satu, dua tetapi sampai saat ini belum ada permintaan. Potensi banyak, kadang-kadang kita tawarkan tetapi sering juga mereka (Bupati/Walikota) minta,” ujar Ketua AIPI.
Sarundajang mengharapakan kepada semua Bupati/Walikota selalu menghindari jangan sampai ada pejabat yang non job. (Jrp)