Bitung – Perubahan sistem pengelolaan keuangan bakal menjadi kendala Pemkot Bitung dalam meraih opini terbaik dari BPK RI. Mengingat, penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual demi mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemkot Bitung Tahun 2015 sangat berpengaruh.
Hal itu dikarakan Wakil Walikota Bitung, Max Lomban dalam Rakor Peran Strategis SKPD dalam Penerapan SAP berbasis Akrual demi mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemkot Tahun 2015 bersama kepala SKPD jajaran Pemkot Bitung, Rabu (6/1/2015).
“Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia berpotensi untuk turun, sehubungan dengan kesulitan penerapan SAP berbasis Akrual untuk pertama kalinya pada tahun 2015,” kata Max.
Ia mengatakan, penyesuaian yang dilakukan Pemkot Bitung terkait SAP berbasis aktual sudah diterapkan sejak tahun 2015. Dan ahun 2016, pengelolaan keuangan sudah harus diproses dengan sistem berbasis akrual, serta kesalahan yang terjadi di tahun sebelumnya tidak boleh lagi terjadi.
“Setiap SKPD harus mengetahui atau memahami, bahkan cepat beradaptasi dengan penerapan SAP ini sambil berkoordinasi dengan instansi terkait guna maksimalnya penerapan sistem tersebut,” katanya.
Sementara itu, SAP berbasis Akrual adalah suatu basis akutansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.(*/abinenobm)
