Kotamobagu – Rencana mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu yang dihembuskan beberapa waktu yang lalu diperkirakan tidak jadi dilaksanakan. Menurut sumber orang dekat Walikota Kotamobagu, bahwa mutasi jabatan masih ditunda dikarenakan intervensi oknum salah satu caleg DPR RI yang melarang Walikota Tatong Bara malakukan roling jabatan.
“Kemungkinan ibu Tatong akan menunda mutasi PNS. Karena apabila dilakukan mutasi disaat ini, bisa berdampak negatif terhadap pencitraan partai terutama oknum caleg DPR RI,” ujar sumber yang meminta jangan mencantumkan namanya.
Dia menambahkan, hal ini bisa berdampak negatif dikarenakan akan ada pejabat yang bakal di parkir alias non job dari jabatannya. Bahkan menurutnya waktu penundaan mutasi ini bisa sampai 2 hingga 3 bulan kedepan.
“Bisa saja nanti selesai Pemilu tanggal 9 April baru mutasi akan dilaksanakan. Namun tidak menutup kemungkinan pula, minggu depan bisa ada mutasi,” tambahnya.
Sementara itu Walikota Kotamobagu, Hj Tatong Bara menyentil isu tentang rolling tersebut disela-sela rapat evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Kotamobagu yang dilaksanakan di aula rumah dinas Walikota, Selasa (28/1/2014).
“Rolling pejabat adalah hal biasa dalam dunia birokrat. Saya berharap semua pejabat tetap bekerja maksimal dan silahkan menunjukkan prestasi kerja, apalagi pada prinsipnya penilaian terhadap seorang pejabat berdasarkan pada standar kompentensi yang dimiliki. Jadi jangan terpengaruh dengan rencana pelaksanaan rolling,” jelas Walikota yang dilantik pada September 2013 silam ini.(haris)
Kotamobagu – Rencana mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu yang dihembuskan beberapa waktu yang lalu diperkirakan tidak jadi dilaksanakan. Menurut sumber orang dekat Walikota Kotamobagu, bahwa mutasi jabatan masih ditunda dikarenakan intervensi oknum salah satu caleg DPR RI yang melarang Walikota Tatong Bara malakukan roling jabatan.
“Kemungkinan ibu Tatong akan menunda mutasi PNS. Karena apabila dilakukan mutasi disaat ini, bisa berdampak negatif terhadap pencitraan partai terutama oknum caleg DPR RI,” ujar sumber yang meminta jangan mencantumkan namanya.
Dia menambahkan, hal ini bisa berdampak negatif dikarenakan akan ada pejabat yang bakal di parkir alias non job dari jabatannya. Bahkan menurutnya waktu penundaan mutasi ini bisa sampai 2 hingga 3 bulan kedepan.
“Bisa saja nanti selesai Pemilu tanggal 9 April baru mutasi akan dilaksanakan. Namun tidak menutup kemungkinan pula, minggu depan bisa ada mutasi,” tambahnya.
Sementara itu Walikota Kotamobagu, Hj Tatong Bara menyentil isu tentang rolling tersebut disela-sela rapat evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Kotamobagu yang dilaksanakan di aula rumah dinas Walikota, Selasa (28/1/2014).
“Rolling pejabat adalah hal biasa dalam dunia birokrat. Saya berharap semua pejabat tetap bekerja maksimal dan silahkan menunjukkan prestasi kerja, apalagi pada prinsipnya penilaian terhadap seorang pejabat berdasarkan pada standar kompentensi yang dimiliki. Jadi jangan terpengaruh dengan rencana pelaksanaan rolling,” jelas Walikota yang dilantik pada September 2013 silam ini.(haris)