Manado – Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Rochmadi Saptogiri mengatakan, banyak Daerah di Sulut hingga saat ini belum melakukan tindaklanjut terkait temuan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2012 ini, padahal BPK sendiri sudah sangat proaktif untuk mencoba berandil, berperan serta memperbaiki pengolaan keuangan di pemerintah Daerah se Sulut.
“Apasih yang bapak Ibu (Kepala Daerah) inginkan dari kami, tapi kalau menginginkan kami masuk, kami ikut, kami terlibat, menyusunkan dan segala macem, mohon maaf kami bukan tidak mau, bukan kami tidak bisa tapi kami tidak boleh, karena itu akan menggangu independensi kami,” kata Rochmadi.
Hal ini disampaikan Rochmadi karena masih ada beberapa Kepala Daerah yang terus berusaha “membujuk” BPK guna mendapatkan Opini yang bai dari BPK terkait pengelolaan keuangan tersebut.
Bahkan ada pulah Kabupaten dari lima tahun terakhir atau sejak tahun 2008- 2012 hanya 1 yang ditindak lanjuti sesuai dengan 163 rekomendasi BPK dari 61 jumlah temuan atau hanya 0,61 persen yang ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi.
“Kalau sudah hasil pemeriksaan, hasilnya begini kemudian mau dirubah dengan cara apapun tanpa tindak lanjut yang dilakukan kami tidak bisa, yang bisa lakukan yah Bapak Ibu sekalian (Kepala Daerah) bukan kami. Inilah model yang saya terapkan mudah-mudahan dengan cara begini ada perubahan yang signifikan meskipun saya juga tidak yakin sebagian besar daerah bisa berubah, tetapi saya lihat masih ada satu dua yang lebih baik,” kata Rochmadi. (Jrp)
