Bitung, BeritaManado.com – Sejumlah anggota DPRD Kota Bitung menyuarakan kenaikan tunjangan di Rapat Paripurna Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022, Senin (22/11/2021).
Usulan itu disampaikan anggota DPRD saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2022.
Politisi Partai NasDem yang juga Ketua Komisi I DPRD Bitung, Yondries Kansil, jadi orang yang mengusulkan hal kenaikan tunjangan.
“Tidak ada yang salah dengan usulan ini jika aturan dan kemampuan keuangan daerah memungkinkan. Siapa tahu bisa diteruskan ke Pak Wali Kota untuk dikaji lebih lanjut,” kata Yondries.
Menurut Yondries, usulan itu bukan tanpa alasan, karena penetapan hak keuangan anggota DPRD Kota Bitung yang jadi acuan selama ini sudah kadaluarsa sehingga usulan diperbaharui maka hal tersebut wajar-wajar saja.
“Kalau tidak salah terakhir diperbaharui tiga tahun lalu. Itu jelas sudah lama. Makanya sekarang kalau bisa lembaga appraisal kembali melakukan penilaian. Apa angka yang sekarang berlaku masih relevan atau tidak,” katanya.
Ia pun memberi contoh, Kota Ternate Maluku Utara, menurutnya pendapatan anggota DPRD lebih tinggi dari Bitung. Padahal jika dicermati APBD Pemkot Bitung masih lebih besar dibanding Kota Ternate.
“Ditinjau dari APBD, luas daerah maupun jumlah penduduk kita lebih besar. Tapi di sana pendapatan mereka (anggota DPRD,red) Rp 37 juta per bulan dan tahun depan akan naik jadi Rp 45 juta. Jadi kalau mereka bisa harusnya kita juga bisa,” katanya.
Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR), Hasan Suga juga menyatakan hal yang sama asalkan tidak bertabrakan dengan aturan serta menilai usulan itu sebagai hal yang wajar.
“Kalau kami sepanjang aturan mengizinkan dan keuangan daerah mencukupi silahkan saja. Itu harus jadi patokan utama agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Tapi tentunya harus juga memperhatikan kondisi saat ini. Masih suasana pandemi jadi harus ada prioritas,” kata Hasan.
Politisi PAN ini mencontohkan anggota DPRD Bolmut yang lebih tinggi dibanding anggota DPRD Kota Bitung, kendati APBD Bolmut jauh lebih kecil dibanding Pemkot Bitung.
Fraksi Partai Golkar juga ikut mendukung usulan Fraksi NasDem dan Fraksi AIR untuk menaikkan tunjangan.
Namun kata, Ketua Fraksi Golkar, Erwin Wurangian, usulan kenaikan tunjangan bisa naik dan juga turun karena semua tergantung penilaian lembaga appraisal.
“Kalau mereka menilai angka yang sekarang masih tinggi bisa-bisa pendapatan turun. Jadi bagi kami silahkan saja asalkan ikut regulasi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau memang belum bisa jangan dipaksakan,” katanya.
(abinenobm)