BeritaManado.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis Presiden Republik Indonesia.
Keselarasan pusat dan daerah dinilai menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu melakukan lompatan besar menuju negara maju.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Menurut Tito Karnavian, seluruh unsur pemerintahan daerah—mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota—bersama Forkopimda telah menyatakan kesiapan untuk bergerak serempak mendukung visi dan agenda nasional Presiden.
“Kesamaan arah dan langkah antara pusat dan daerah menjadi kekuatan utama agar Indonesia bisa melaju lebih cepat dan lebih jauh,” ujar Mendagri di hadapan ribuan peserta Rakornas.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung memberikan pengarahan kepada para kepala daerah dan Forkopimda.
Rakornas ini, kata dia, merupakan kelanjutan dari arahan Presiden yang disampaikan pada awal Januari 2026, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan agenda kenegaraan yang cukup padat.
Mendagri mengungkapkan, sejumlah program prioritas Presiden telah menunjukkan progres yang positif.
Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor krusial untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas kebijakan di lapangan.
“Tahun 2026 harus menjadi momentum konsolidasi. Dengan sinergi yang solid, capaian yang sudah baik dapat ditingkatkan secara signifikan,” kata Tito Karnavian.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan agenda rutin nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Forum ini sekaligus menjadi wadah penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Pelaksanaan Rakornas juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menetapkan visi besar Indonesia Emas 2045 sebagai arah pembangunan jangka panjang bangsa.
Dalam Rakornas ini, peserta mengikuti tiga panel utama yang menghadirkan jajaran Menteri Koordinator, Menteri, dan pimpinan lembaga negara.
Panel pertama membahas kebijakan strategis di sektor ekonomi, investasi, dan energi.
Panel kedua mengulas program kerakyatan, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, panel ketiga menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dan pengawasan, dengan menghadirkan Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, serta Ketua KPK untuk membahas peran institusi penegak hukum dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional.
