Manado – Sebagai bentuk sikap protes karena honorarium sebagai PPS, KPPS dan PPK belum kunjung dibayarkan oleh KPU Manado, para petugas saat Pilkada Manado 17 Februari tersebut menggelar aksi damai di kantor DPRD Kota Manado sambil membawa karangan bunga, Senin (7/3/16).
Dalam aksinya, mereka menuntut agar pemerintah kota (Pemkot) segera menyerahkan dana Pilkada Manado ke KPU Manado yang merupakan sumber dari honor dari kurang lebih 7000 petugas pemungutan suara hingga panitia Pilkada di tingkat kecamatan tersebut.
Aksi yang berlangsung tertib dan mendapatkan pengawalan pihak Kepolisian tersebut, saat massa pendemo bertandang di kantor DPRD disambut oleh Syarifudin Saafa, anggota Komisi A.
Bertempat diruang paripurna, Saafa menjelaskan bahwa kewenangan pencairan dana Pilkada tersebut merupakan wewenang pemerintah kota, bukan lembaga dewan.
“Masalah dana untuk KPU tinggal menunggu tanda tangan penjabat Walikota. Disepakati saat di konsultasi di Kemendagri, disebut kalo pembayaran bukan di DPRD tapi oleh Pemkot. Di DPRD sudah selesai. Dewan juga terkejut atas surat Pemkot ke BPK untuk audit. Ini program strategis nasional. Dana Pilkada ini tanggungjawab Pemkot dan sudah ada konsep MPHD dengan tambahan ke KPU 5,2 milyar,” kata Saafa.
Usai mendengar penjelasan tersebut, para pendemo melanjutkan aksinya di depan kantor Walikota Manado. Sayangnya, aksi tersebut tidak mendapatkan respon dari jajaran Pemkot Manado.
“Aksi kami ini hanya hari ini. Selanjutnya sudah tidak lagi. Kami menyayangkan sikap Pemkot yang tidak mau menerima kami. Kami minta kejelasan dan berharap Penjabat Walikota segera menandatangani surat pencairan dana Pilkada itu. Kami datang untuk menuntut hak kami. Karena kami sudah turut melaksanakan dan menyukseskan Pilkada Manado,” seru salah satu orator secara bergantian. (leriandokambey)
