Bitung, Beritamanado.com – Kabar mengejutkan datang dari anggota penyelenggara Pilkada KPU Kota Bitung.
Dikabarkan, puluhan anggota penyelenggara Pilkada KPU Kota Bitung yang mengikuti rapid test hasilnya reaktif.
Puluhan anggota penyelenggara Pilkada KPU Kota Bitung yang dinyatakan reaktif adalah PPK, PPS dan PPDP serta staf KPU yang jumlahnya mencapai 70an orang reaktif.
Kabar itu dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Bitung, dr Jeaneste Watuna yang menyatakan pihak RSUD Kota Bitung telah mengirimkan hasil rapid test anggota penyelenggara Pilkada KPU Kota Bitung yang menyatakan ada puluhan yang reaktif.
“Memang benar dari hasil test yang dikirimkan oleh RSUD kepada kami, ada sekitar 70an anggota KPU Kota Bitung hasi rapit testnya reaktif,” kata Jeaneste, Selasa (14/07/2020).
Menindaklanjuti hasil rapid itu, pihaknya akan langsung menjadwalkan swab test dengan cara bergilir agar tidak terjadi penumpukan.
“Swab akan dimulai Rabu (14/07/2020), tapi secara bertahap karena jumlahnya sangat banyak,” katanya.
Ia mejelaskan, untuk tahap pertama pihaknya akan melakukan swab terhadap 22 orang, kemudian hari berikutnya 25 orang dan hari terakhir sekitar 23 orang.
Jeaneste juga menyatakan telah meminta para anggota penyelenggara Pilkada KPU Kota Bitung untuk melakukan isolasi mandiri demi mencegah penyakit tersebar.
“Kami sudah meminta mereka melakukan isolasi mandiri sambil menunggu jadwal swab,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw menyatakan dari 1.105 orang anggota penyelenggara Pilkada KPU Kota Bitung yang megikuti rapid test, ada beberapa yang yang hasilnya reaktif.
“Justru dengan adanya rapid test membantu Pemkot untuk mendeteksi lebih dini dan memutus rantai penyebaran covid-19 yang kami lakukan. Pemkot terbantukan dengan adanya rapit test secara massal sebanyak 1.105 orang,” kata Deslie, Rabu (15/07/2020).
Terkait adanya 70an anggota penyelenggara Pilkada KPU Kota Bitung yang dinyatakan reaktif, Deslie memastikan tidak ada cluster penyelenggara sehingga anggaran APD jumlahnya sangat besar karena tujuannya untuk melindungi penyelenggara dan masyarakat dalam Pilkada lanjutan serentak.
“Tujuan kami dari awal mengusulkan anggaran APD besar ya itu, untuk memastikan semua penyelenggara dan masyarakat terlindungi,” katanya.
(abinenobm)